Komisi III DPRD Bontang Ingatkan Pemerintah Soal Hak Pejalan Kaki

Amir Tosina, Ketua Komisi III DPRD Bontang.

Bontang, PANRITA.News – Komisi III DPRD Kota Bontang mendorong pemerintah untuk membuat skema baru tersedianya Hak pejalan kaki di beberapa Ruas Jalan kota Bontang.

“Komisi III mendorong pemerintah, Untuk menyiasati, bagaimanapun Trotoar harus ada di ruas jalan protokol,” ujar Amir Tosina (7/4/2021).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 45, definisi trotoar adalah salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas.

Pada pasal 131 diatur bahwa pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan dan fasilitas lain.

“yah, kita sarankan. Harapan kami kedepan jika anggaran kita memadai, pemerintah selajutnya memikirkan soal trotar ini, ini harus di tekankan.” Beber Ketua komisi III ini.

Ia memahami soal kondisi keuangan angaran pemerintah yang dialihkan untuk penangan covid 19.

“itu yang kita harus pahami, kondisi anggaran kita fokuskan ke hal prioritas dulu,” ujarnya.

Di hubungi terpisah, Anggota Komisi III Abdul Malik, telah menginventarisir beberapa hal yang dianggap perlu untuk menjadi kajian dalam rapat internal Komisi III.

“ini akan menjadi salah satu yang akan kami rapatkan dengan teman teman di Komisi,” sebutnya (30/3/2021)
Malik beranggapan, status kota Bontang sebagai kota industri, menjadi pertimbangan untuk peningkatan kualitas badan jalan dan pendukungnya.

“Bontang itu, kan sudah menjadi kota Industri, maka wajar jika saat ini pemerintah harus memikirkan, toh amanah Undang undang hak pejalan kaki itu mesti ada,” pungkasnya.

Tinggalkan Komentar