Jakarta, PANRITA.News — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar Forum Konsultasi Nasional Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) dan Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) di Jakarta pada 27–28 Juli 2026.

Forum ini menjadi wadah konsolidasi, konsultasi, serta penguatan sinergi Majelis Pertimbangan untuk menuju good political party governance. 

“Agenda Forum Konsultasi Nasional hari ini mempunyai tema menuju good political party governance, strategi untuk memastikan PKS sebagai entitas politik yang tangguh, terlembaga, dan terstruktur,” ujar Abdul Hakim saat memberikan pengantar diskusi.

Pada kesempatan tersebut, Hakim juga menyampaikan bahwa kelembagaan PKS yang baik telah diakui dengan mendapat penilaian Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) tertinggi dari penelitian kerja sama antara Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di 2025 lalu.

“Ini tentu capaian yang membanggakan dan membahagiakan. Itu semua adalah berkat komitmen kita untuk dapat melaksanakan amanah yang kita pikul di pundak kita untuk bersama bersinergi dan berkolaborasi,” jelas Hakim.

“Kita ingin mempertahankan bagaimana integritas partai yang baik ini bisa terus dilakukan dengan baik, sehingga target nanti Pemilu 2029 kita akan mencapai perolehan di atas 10%,” lanjutnya.

Pada kesempatan FKN dua hari ini, MPP PKS akan lebih banyak mendengar hasil kerja dan capaian dari Ketua dan Sekretaris MPW se Indonesia untuk menjadi pembelajaran dan referensi bagi wilayah lain.

“Kami akan memberikan beberapa MPW untuk bisa mempresentasikan karya terbaik antum dari masing-masing wilayah, yang Insya Allah bisa menjadi bahan pembelajaran dan referensi bagi wilayah lain,” ujarnya.

Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS Mulyanto dalam Forum Konsultasi Nasional (FKN) II MPW–MPP PKS Tahun 2026 menilai forum ini merupakan wahana yang vital dalam proses sinkronisasi kebijakan pusat dan wilayah, sekaligus sebagai ruang untuk evaluasi implementasi berbagai kebijakan dasar dan rencana strategis partai.

“Forum ini merupakan instrumen bagi upaya memperkuat sinergi antara pusat dan wilayah, agar seluruh kebijakan dan rencana strategis partai dapat dijalankan secara efektif, efisien dan terukur,” ujarnya.

Terkait tugas pembinaan pejabat publik, Menurut Mulyanto, salah satu fokus utamanya adalah peningkatkan kualitas pejabat publik, agar mereka mampu menjalankan fungsi representasi, legislasi dan pelayanan masyarakat secara optimal sesuai dengan nilai-nilai perjuangan partai.