Suami Istri Daftar Pilkada Kota Padang Jalur Perseorangan

PANRITA.News - Pasangan suami istri daftar Pilkada di Kota Padang, Sumatera Barat, untuk menjadi bakal calon wali kota dan wakil wali kota Kota Padang 2018. Mereka adalah Syamsuar Syam-Misliza.Pasangan ini mendaftar melalui jalur perseorangan ke KPU Kota Padang pada Rabu (10/1/2018) pukul 22.30 WIB. 1,5 jam sebelum batas pendaftaran pilkada berakhir.Dilansir Antara, Kamis (11/1/2018), pasangan suami-istri itu datang ke KPU Kota Padang ditemani 5 orang pendamping. Salah satunya adalah istri kedua Syamsuar, Yuli Farida.

"Kalau yang lain datang siang, kami sengaja memilih datang malam," ujar Syamsuar saat melakukan registrasi pendaftaran, Kamis (10/1/2018).

Ketua KPU Padang Muhammad Sawati mengatakan kandidat dari jalur perseorangan ini merupakan pasangan ketiga mendaftar ke KPU Padang. sejak pendaftaran dibuka pada Senin 8 Januari 2018.

"Pendaftaran sudah ditutup, jadi yang mendaftar mengikuti Pilkada Padang 2018 hanya tiga pasangan calon," kata Sawati.

Namun, KPU Padang menyatakan pasangan Syamsuar Syam-Misliza harus menambah syarat dukungan sebanyak 29.060 KTP lagi untuk bisa bersaing di Pilkada. Sebab, setelah diverifikasi dari 45.318 KTP dukungan yang dikumpulkan, hanya 26.586 KTP yang memenuhi syarat.

"Namun mereka tetap bisa mendaftar, KPU memberikan waktu hingga 18 Januari untuk melengkapi persyaratan itu," ujar Sawati.

Menurutnya, ada beberapa faktor yang menyebabkan dukungan yang dikumpulkan tidak memenuhi syarat. Di antaranya KTP yang dikumpulkan orangnya tidak dapat ditemui, tidak bisa dihadirkan kepada petugas verifikasi, kemudian ada pendukung yang berstatus sebagai PNS.Syarat minimal dukungan untuk pasangan calon perseorangan yang maju pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Padang adalah 41.116 dukungan yang tersebar lebih dari 50 persen kecamatan se-Kota Padang.Pengamat politik Universitas Negeri Padang (UNP), Eka Vidya, menilai KPU Pusat perlu membuat aturan mengenai pasangan suami-istri yang mengikuti Pilkada.

"Pasangan suami istri daftar pilkada, jika terpilih dan menjabat, maka praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme terbuka lebar," kata Eka.

PANRITA.News – Pasangan suami istri daftar Pilkada di Kota Padang, Sumatera Barat, untuk menjadi bakal calon wali kota dan wakil wali kota Kota Padang 2018. Mereka adalah Syamsuar Syam-Misliza.

Pasangan ini mendaftar melalui jalur perseorangan ke KPU Kota Padang pada Rabu (10/1/2018) pukul 22.30 WIB. 1,5 jam sebelum batas pendaftaran pilkada berakhir.

Dilansir Antara, Kamis (11/1/2018), pasangan suami-istri itu datang ke KPU Kota Padang ditemani 5 orang pendamping. Salah satunya adalah istri kedua Syamsuar, Yuli Farida.

“Kalau yang lain datang siang, kami sengaja memilih datang malam,” ujar Syamsuar saat melakukan registrasi pendaftaran, Kamis (10/1/2018).

Ketua KPU Padang Muhammad Sawati mengatakan kandidat dari jalur perseorangan ini merupakan pasangan ketiga mendaftar ke KPU Padang. sejak pendaftaran dibuka pada Senin 8 Januari 2018.

“Pendaftaran sudah ditutup, jadi yang mendaftar mengikuti Pilkada Padang 2018 hanya tiga pasangan calon,” kata Sawati.

Namun, KPU Padang menyatakan pasangan Syamsuar Syam-Misliza harus menambah syarat dukungan sebanyak 29.060 KTP lagi untuk bisa bersaing di Pilkada. Sebab, setelah diverifikasi dari 45.318 KTP dukungan yang dikumpulkan, hanya 26.586 KTP yang memenuhi syarat.

“Namun mereka tetap bisa mendaftar, KPU memberikan waktu hingga 18 Januari untuk melengkapi persyaratan itu,” ujar Sawati.

Menurutnya, ada beberapa faktor yang menyebabkan dukungan yang dikumpulkan tidak memenuhi syarat. Di antaranya KTP yang dikumpulkan orangnya tidak dapat ditemui, tidak bisa dihadirkan kepada petugas verifikasi, kemudian ada pendukung yang berstatus sebagai PNS.

Syarat minimal dukungan untuk pasangan calon perseorangan yang maju pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Padang adalah 41.116 dukungan yang tersebar lebih dari 50 persen kecamatan se-Kota Padang.

Pengamat politik Universitas Negeri Padang (UNP), Eka Vidya, menilai KPU Pusat perlu membuat aturan mengenai pasangan suami-istri yang mengikuti Pilkada.

“Pasangan suami istri daftar pilkada, jika terpilih dan menjabat, maka praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme terbuka lebar,” kata Eka.

Tinggalkan Komentar