Survei SMRC: 79% Publik Yakin KPU-Bawaslu Bekerja Sesuai Aturan, 11% Tidak Yakin

Jakarta, PANRITA.News РLembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) kembaki merilis hasil survei jelang Pemilu 2019. Namun, hasil survei tersebut tidak berkaitan dengan pasangan calon presiden maupun partai peserta Pemilu.

Survei SMRC itu berkaitan dengan kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Hasilnya, mayoritas publik yakin dan percaya bahwa kedua lembaga negara ini bisa menyelenggarakan Pemilu serentak 2019 sesuai aturan yang berlaku.

Hal ini berdasarkan hasil survei SMRC pada 24-31 Januari 2019 terhadap 1.620 responden. Adapun responden yang diwawancari secara valid sebesar 1.426 secara random. Margin of error plus minus 2,65 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

“Sebanyak 79 persen publik yakin KPU bisa menyelenggarakan pemilu sesuai aturan dan hanya 12 persen yang tidak yakin. Sementara 9 persen tidak tahu dan tidak menjawab,” ujar Direktur Riset SMRC Deni Irvani saat menyampaikan hasil survei bertajuk “Pilihan Presiden dan Integritas Penyelenggara Pemilu” di Kantor SMRC, Jakarta, Minggu (10/3/2019).

Hal yang sama, kata Deni Irvani, dengan keyakinan publik terhadap KPU dalam menyelenggarakan Pilpres 2019. Sebanyak 80 persen yakin KPU bisa menyelenggarakan pilpres sesuai aturan dan hanya 11 persen yang tidak yakin. Sementara 9 persen tidak tahu dan tidak menjawab.

Penilaian yang sama disampaikan publik untuk Bawaslu. Sebanyak 79 persen publik yakin Bawaslu bisa mengawasi pemilu sesuai aturan dan hanya 11 persen yang tidak yakin. “Sementara 10 persen tidak tahu dan tidak menjawab,” ungkap Deni Irvani.

Adapun yang tidak yakin KPU-Bawaslu menyelenggarakan Pemilu 2019 sekitar 11 hingga 13 persen. Secara khusus, kata Deni Irvani, sebanyak 13 persen publik percaya KPU berlaku tidak netral.

Sementara yang menganggap KPU netral dalam menyelenggarakan pemilu sebanyak 56 persen dan yang tidak tahu atau tidak menjawab 32 persen.

“Jadi jika dikaitkan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) dalam negari sebanyak 190 juta, maka 13 persen dari 190 juta adalah 25 juta pemilih yang menilai KPU tidak netral,” terang Deni Irvani.

Leave a Reply