Jakarta, PANRITA.News — Pemerintah mengumumkan kebijakan baru dalam tata kelola jaminan sosial. Seluruh bentuk bantuan sosial (bansos) dan barang bersubsidi nantinya akan disalurkan secara terpusat melalui Koperasi Desa atau Koperasi Kelurahan Merah Putih (KDMP).

Keputusan strategis ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, seusai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis. Rapat tersebut berlangsung intensif selama kurang lebih 3,5 jam.

“Bansos, bantuan pemerintah, semua nanti melalui Kopdes, terpusat di Kopdes,” kata pria yang akrab disapa Zulhas tersebut dalam pernyataan persnya dikutip Jumat (24/7/2026).

Operasional tahap awal untuk Kopdes dan Koperasi Kelurahan Merah Putih ini ditargetkan mulai berjalan pada September mendatang. Pada fase awal tersebut, sekitar 25.000 koperasi diperkirakan sudah mulai beroperasi sepanjang bulan Agustus hingga September.

Zulhas menambahkan bahwa dalam dua tahun pertama, institusi KDMP ini akan berada di bawah pendampingan ketat pemerintah untuk proses perbaikan dan pembenahan tata kelola. Setelah dirasa mandiri, pengelolaan akan sepenuhnya dialihkan ke tingkat lokal.

“2 tahun perbaikan, dibenahi, diselesaikan, setelah 2 tahun diserahkan kepada desa. Nah ini, karena itu koperasi milik desa,” pungkasnya.

Regulasi Sedang Digodok, Tetap Gunakan Rekening

Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, memberikan penjelasan teknis lebih lanjut mengenai wacana pemindahan jalur distribusi bansos ini. Menurut Gus Ipul, saat ini skema baru tersebut masih dalam tahap simulasi mendalam dan pematangan payung hukum.

“Kita lagi simulasi, kita lagi mencoba regulasinya. Tapi intinya gini, intinya nanti bansos itu bisa disalurkan, nanti akan disalurkan lewat Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih,” jelas Gus Ipul kepada wartawan di Kantor Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, Jumat (24/7/2026).

Gus Ipul memastikan bahwa mekanisme penyaluran bansos melalui koperasi ini akan tetap berbasis nontunai atau menggunakan rekening perbankan. Saat ini, pemerintah sedang mendalami dua opsi skema pencairan yang dinilai paling efektif bagi masyarakat.

“Ya tetap lewat rekening. Ada dua pilihannya, masih didalami ini skemanya. Yang seperti sekarang nanti himbara atau bank-banknya akan membuka gerai di Koperasi Desa Merah Putih. Atau yang kedua, bisa juga nanti langsung ke rekeningnya KDMP (Koperasi Desa Merah Putih),” terang Gus Ipul.

Pihak Kemensos bersama kementerian terkait kini tengah mempercepat penyesuaian aturan agar sistem baru ini memiliki legalitas hukum yang kuat sebelum diterapkan di lapangan.

“Itu sedang dipelajari, tapi kita perlu merubah regulasi. Sehingga nanti penerima manfaat di desa itu, keluarga penerima manfaat di desa itu bisa mengambil di koperasi-koperasi Desa Merah Putih,” sambung dia.