Jakarta, PANRITA.News — Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, menegaskan akan segera meninjau langsung isu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang menerpa Tokopedia dan TikTok Indonesia. Langkah ini diambil menyusul beredarnya kabar burung yang menyebutkan restrukturisasi tersebut berdampak hingga 90 persen karyawan Tokopedia.

Meskipun pihak TikTok Indonesia telah mengonfirmasi adanya penyesuaian organisasi, mereka masih enggan membeberkan jumlah pekerja maupun divisi yang terpangkas. Menanggapi kesimpangsiuran ini, Said Iqbal menyatakan tengah menjadwalkan pertemuan dengan perwakilan pekerja dan manajemen perusahaan agar mendapatkan informasi yang berimbang.

“Kami sedang mengatur waktu untuk bertemu langsung dengan kedua belah pihak. Pemerintah tidak boleh berat sebelah dan harus melihat persoalan ini secara utuh,” ujar Said Iqbal dalam keterangan resminya, Minggu (5/7/2026).

Menurut Said, pengecekan akan dilakukan bersama Kementerian Ketenagakerjaan. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah tetap melindungi pekerja sekaligus menjaga iklim usaha.

Upaya proaktif ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto yang meminta jajarannya menjaga keseimbangan antara perlindungan hak buruh dan keberlangsungan iklim usaha nasional.

Said menekankan bahwa regulasi di sektor ekonomi digital memiliki karakteristik platform yang berbeda, sehingga penyelesaiannya tidak bisa disamakan dengan industri manufaktur.

Pemerintah juga berjanji akan menindak tegas jika ditemukan adanya pelanggaran regulasi ketenagakerjaan.

Namun, jika PHK murni terjadi karena tekanan pasar dan dinamika bisnis, pemerintah berkomitmen menjembatani dialog konstruktif demi melahirkan solusi terbaik bagi kedua belah pihak. Berbekal pengalaman masa lalu, Said optimistis pendekatan dialogis ini mampu menyelamatkan ribuan pekerja dari ancaman pengangguran.

“Prinsipnya sederhana, setiap persoalan harus diselesaikan berdasarkan fakta, melalui dialog, dan dengan tetap menjunjung tinggi hukum yang berlaku,” imbuhnya. Said mengatakan persoalan ketenagakerjaan di sektor ekonomi digital perlu dilihat secara komprehensif karena memiliki karakteristik yang berbeda dengan industri manufaktur.

“Tokopedia dan TikTok merupakan bagian dari industri ekonomi digital berbasis platform. Karena itu, kami akan turun terlebih dahulu mencari fakta di lapangan,” ujarnya.

Jika nantinya ditemukan ada pelanggaran di bidang ketenagakerjaan, pemerintah akan mengambil langkah sesuai kewenangannya. “Kalau ada pelanggaran terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan, tentu harus diluruskan. Negara hadir untuk memastikan hak-hak pekerja tetap terlindungi dan seluruh ketentuan hukum dipatuhi,” tegas Said.

Dia mengatakan, pendekatan pemerintah saat ini mengedepankan penyelesaian langsung di lapangan. Dari pengalaman sebelumnya, kata Said, dialog yang difasilitasi pemerintah dapat menghasilkan solusi yang baik.

“Dalam salah satu kasus, sekitar 4.000 pekerja berhasil diselamatkan dari ancaman PHK melalui pendekatan tersebut. Karena itu, pendekatan yang sama akan kami lakukan terhadap persoalan di sektor ekonomi digital,” ujar Said Iqbal.