Pertama di Indonesia, Pemprov Sulsel Teken Kontrak Pembangunan Rendah Karbon

Makassar, PANRITA.News – Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah (NA) menandatangani MoU mengenai pembangunan rendah karbon bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Bambang Brodjonegoro di Baruga Lounge Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo Makassar, Selasa (12/2/2019).

Nurdin Abdullah mengatakan, kehadiran menteri PPN menjadi semangat bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam memacu pembangunan di Sulsel.

Menurut NA, bukan baru kali ini membangun kerjasama dengan Mentri PPN Republik Indonesia. Ia mengaku sejak menjadi Bupati Kabupaten Bantaeng selama 10 tahun, Kementerian PPN sudah memberikan dukungan kepadanya.

“Bapak mengenal saya sebagai Bupati Bantaeng selama 10 tahun, beliau sudah memberikan support kepada Bantaeng karena Bantaeng sebagai Kabupaten kecil dengan APBD yang sangat kecil. Untung ada Prof Bambang (Mentri PPN RI) yang bisa membantu kami,” ungkap NA.

Olehnya itu, mantan Bupati Bantaeng dua periode ini berharap, Kementerian PPN RI ke depannya bisa membangun kerjasama yang baik dengan Pemprov Sulsel.

“Demikian juga Sulawesi Selatan. Saya kira, kami baru saja mengalami bencana banjir di 11 kabupaten kota se-Sulsel, iya ini ada kaitannya dengan pembangunan rendah karbon ini, karena memang daerah-daerah konservasi ini sudah berubah alih fungsi,” tutur NA.

Selain inginkan pembangunan rendah karbon, NA juga berharap pembangunan berpacu pada wawasan lingkungan.

“Bagaimana pun juga pembangunan kita harus berwawasan lingkungan. Saya kira kita sudah punya pengalaman sekian puluh tahun, kita harus bangga, kita punya hutan yang memiliki tropis yang sangat banyak, tetapi waktu itu kita butuh defisa sehingga hp h ini disuruh bekerja untuk mencari duit” jelasnya.

“Tapi sekarang kalau kita konvert dana yang kita terima dengan kerusakan lingkungan yang akan kita pulihkan itu jauh lebih besar. Oleh karena itu saya kira hari ini kami berterima kasih kepada bapak Menteri, Insyaallah kita akan membuat MoU dalam rangka pembangunan rendah karbon,” sambungnya.

Lebih lanjut, NA berharap MoU kali ini bisa bertahan secara berkelanjutan sesuai komitmen.

“Tentu kita berharap cecara konsisten dengan komitmen yang tinggi kita laksanakan bersama, ini Insyaallah akan di ikuti oleh kabupaten kota yang lain, dan satu juga masalah kita soal masalah stanting, saya kira Sulawesi Selatan ini adalah lumbung pangan,” pungkasnya.

Pertama di Indonesia

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Bambang Brodjonegoro mengaku, Sulsel adalah menjadi daerah pertama yang menyepakati pembangunan rendah karbon tersebut.

“Provinsi Sulawesi Selatan adalah provinsi pertama yang mentandatangani dan berarti komitmen yang luar biasa untuk melakukan pembangunan rendah karbon, mungkin bapak itu bertanya besar kenapa kita harus mendorong pembangunan rendah karbon,” ungkapnya.

Menurutnya, program pembangunan rendah karbon tersebut adalah salah satu program Pemerintahan Presiden RI Joko Widodo dengan Jusuf Kalla selama lima tahun.

“Ini adalah kami sedang menfinalisasi pembangunan jangka panjang nasional sampai tahun 2024. Indonesia untuk lima tahun kedepan harus sudah mengunakan pembangunan rendah karbon. Renda karbon bukan lagi pilihan, ini sudah menjadi kewajiban negera kita untuk di implementasikan, pembangunan rendAh karbon sendiri adalah pembangunan yang ramah lingkungan,” tutupnya. 

Leave a Reply