Jakarta, PANRITA.News — Pemerintah berencana memperluas pemanfaatan Teknologi pemerintahan Government Technology (GovTech) melalui Dewan Ekonomi Nasional (DEN) pada Rabu (15/7/2026).

GovTech akan mendukung reformasi subsidi energi, penyaluran bantuan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), peningkatan kualitas penerimaan negara, percepatan perizinan usaha, hingga transparansi penegakan hukum.

Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan transformasi digital yang sebelumnya diterapkan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) tidak akan berhenti pada program perlindungan sosial.

Hal itu disampaikan Luhut usai pertemuan dengan Presiden Prabowo di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Selasa petang, 14 Juli 2026.

“Ke depan, transformasi digital ini tidak hanya dikhususkan untuk bantuan sosial, tetapi juga akan diperluas guna mendukung penyaluran bantuan UMKM, reformasi subsidi energi, peningkatan kualitas penerimaan negara, percepatan perizinan usaha, serta transparansi penegakan hukum,” terangnya.

Dalam pertemuannya dengan Presiden, keberhasilan uji coba digitalisasi bansos di Banyuwangi menjadi dasar bagi pemerintah untuk memperluas program tersebut ke 43 kabupaten dan kota di 26 provinsi.

Program tersebut diperkirakan menjangkau sekitar 38,7 juta penduduk atau setara dengan 12,5 juta keluarga.

Selain itu, keberhasilan piloting digitalisasi di Banyuwangi membuktikan bahwa pelayanan publik dapat dilakukan dengan jauh lebih cepat, sederhana, dan tepat sasaran.

“Masyarakat tidak lagi dibebani proses administrasi yang panjang dan berbelit. Ini menunjukkan bahwa digitalisasi pemerintahan bukan sekadar penggunaan teknologi, tetapi merupakan reformasi tata kelola yang meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat,” katanya.

Selain membahas perkembangan digitalisasi pemerintahan, DEN juga melaporkan kondisi terkini perekonomian nasional kepada Prabowo.

Luhut menyebut kebijakan ekonomi Indonesia masih memperoleh kepercayaan internasional, hal itu tercermin dari keputusan lembaga pemeringkat S&P yang mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB+ dengan prospek stabil.

Ia juga mengaku akan terus menjaga kelancaran rantai pasok, memastikan ketersediaan bahan baku bagi industri, serta meningkatkan efisiensi biaya logistik guna menjaga daya saing ekonomi nasional.