Yogyakarta, PANRITA.News – Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono meminta Presiden Joko Widodo menjelaskan alasan menggratiskan tarif tol Jembatan Surabaya Madura (Suramadu). Sebab ia menilai, sekarang ini timbul polemik pro dan kontra dari kalangan masyarakat.

“Pak Jokowi bisa menjelaskan alasan beliau, mengapa khusus biaya tol Jembatan Suramadu itu digratiskan,” kata SBY seusai acara temu kader Partai Demokrat se-DIY di Kulon Progo, Ahad (28/10).

Menurut mantan Presiden RI ke-6 itu, Jokowi dapat menjelaskan latar belakang menggratiskan biaya tol jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura itu, apakah berdasarkan pertimbangan ekonomi, pertimbangan sosial, atau pertimbangan yang lainnya.

Dengan penjelasan itu, menurut dia, diharapkan dapat menghindarkan persepsi yang salah serta polemik yang berkepanjangan di kalangan masyarakat.

“Rakyat ini kan hanya ingin mendengarkan mengapa hanya Suramadu yang digratiskan. Belakangan saya juga mendengar ada yang meminta (Tol) Jagorawi juga digratiskan karena sudah lama dan dianggap sudah untunglah pengembangnya sehingga bisa membantu rakyat,” kata dia.

Kendati demikian, SBY tidak ingin terburu-buru mengatakan pembebasan biaya Tol Suramadu itu merupakan kebijakan yang salah.

“Setiap presiden memiliki hak dan kewenangan untuk menetapkan kebijakan atau mengubah sebuah kebijakan yang ada,” tuturnya.

SBY mengaku pada periode pemerintahannya telah melanjutkan pembangunan Jembatan Suramadu setalah sempat terhenti pembangunannya pada era Presiden Megawati.

SBY mengatakan embangunan terhenti saat itu disebabkan dua hal yakni kurangnya alokasi anggaran di APBN pada era Megawati serta terhentinya kerja sama pembangunan jembatan itu dengan Tiongkok.

“Segera kami carikan solusi dua-duanya dan pembangunan kita lanjutkan hingga akhirnya Tahun 2009 bisa kita resmikan,” ungkap SBY.

Menanggapi berbagai tanggapan tentang penggratisan Jembatan Suramadu itu, politikus PDI Perjuangan, Maruarar Sirait mengatakan penggratisan tarif tol Jembatan Suramadu akan bermanfaat bagi rakyat.

“Apa masalahnya? Apakah Pak Jokowi atau pemerintah tidak boleh menggratiskan? Apa dasarnya tidak boleh? Kemudian manfaat bagi rakyat atau tidak? Manfaat kan. Kalau bermanfaat kan boleh,” ujar Maruarar dalam laman Republika.co.id, Ahad (28/10).