Makassar, PANRITA.News – Jelang Pilwali Makassar Juni mendatang, keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara terang-terangan mendukung calon semakin meningkat. Di Pilkada Makassar misalnya, yang diikuti oleh petahana Moh Ramdhan Pomanto.

Panwas Kota Makassar mengaku bahwa pihaknya banyak mendapatkan laporan serta bukti keterlibatan ASN Pemkot mengkampanyekan pasangan DIAmi.

Meski tidak melakukan kampanye atau bersosialisasi ke masyarakat. Namun keterlibatan mereka sangat jelas melalui salam dua jari yang identik dipopulerkan calon incumbent.

Ketua Panwas Makassar, Nursani mengatakan, sejauh ini sudah satu pekan terakhir mengundang ASN dari lingkup Pemkot untuk melakukan klarifikasi dugaan keterlibatan politik praktis atau berpihak kepada kandidat tertentu.

Dia mengaku sudah menyiapkan langkah strategis untuk menekan keterlibatan ASN secara terang-terangan mendukung kandidat tertentu.

“Jadi soal adanya oknum ASN yang menggunakan simbol-simbol tertentu, yang dipersepsikan mirip dengan yang digunakan bakal pasangan calon, maka jauh hari kita sudah menghimbau untuk tidak terlalu jauh melakukan hal demikian,” kata Nursani, Jumat (2/2/2018).

Meski sudah diingatkan berkali-kali sejauh ini masih ada saja oknum ASN yang secara terang-terangan memperagakan simbol-sombol Bapaslon Walikota dan Wawali. Bahkan dia membeberkan sudah melakukan klarifikasi selama satu minggu terakhir.

Untuk hari ini pihaknya mengundang 8 oknum ASN. Kendati demikian dia enggan membeberkan nama-nama ASN yang diduga melakukan pelanggaran.

“Sudah waktunya kita melakukan penindakan. Jadi untuk beberapa hari ini, kami disibukkan untuk mengundang mengklarifikasi terhadap beberapa ASN, termasuk hari ini dan besok,” kata dia.

Olehnya, pihaknya tetap melakukan langkah preventif atau pencegahan.

“Pastinya mereka akan kita adukan ke KASN untuk diberikan sanksi jika dalam prosesnya nanti terbukti ikut berpolitik praktis,” terangnya.

Sebelumnya, dalam acara Pemkot yang digelar di Hotel Sheraton beberapa waktu lalu belasan ASN Pemkot kompak salam dua jari dengan Danny Pomanto.

Mereka adalah Kabag Hukum Pemkot Makassar Umar, Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Ismail Hajiali, Kepala Dinas Kesehatan Naisyah T. Azikin, Kepala BPPPA Tenri A. Palallo, Asisten 1 M Sabri, Kepala Dinas PTSP Andi Bukti Djufri, Plt Sekda Baso Amiruddin, Kepala Bappeda Hadijah Iriani, Kadis Perumahan Fatur Rahim, dan Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Azis Hasan.

Sekedar di ketahui, sejauh ini sudah ada enam bawahan Danny di Pemkot yang disanksi karena terlibat politik praktis. Mereka yaitu Sekretaris Badan Kesbangpol Kota Makassar, Akhmad Namsum, Danton Dinas Pemadam Kebakaran, Hasbullah, Andi Irwan Bangsawan (Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar), Tasmin Idrus (Staf Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar), Lurah Tamamaung, Rusdin, dan Kasi Kebersihan pada Kecamatan Panakkukang, Zulfikar Luthfi.

Sanksi tersebut berdasarkan rekomendasikan Ketua KASN, Sofian Efendi yang tertuang dalam surat yang diterbitkan tanggal 19 Desember 2017 bernomor R-3210/KASN/12/2017. (*)