Tarakan, PANRITA.News – Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, menyoroti dampak pemotongan transfer ke daerah (TKD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Utara.

Menurutnya, kebijakan tersebut bisa mengganggu pemenuhan belanja wajib di sektor vital seperti pendidikan dan kesehatan, serta berpotensi menunda program prioritas daerah.

“APBD Kalimantan Utara masih sangat bergantung pada dana transfer pusat, lebih dari 80 persen. Dengan adanya pemotongan TKD, tentu berimbas ke program pembangunan di daerah,” ujar Deddy saat bertemu dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan di Tarakan, Jumat (3/9/2025).

Deddy mengungkapkan, pemangkasan TKD sudah berlangsung sejak 2025 dengan nilai Rp50 triliun. Pada 2026, jumlah itu diproyeksikan melonjak drastis, bahkan mencapai Rp170 hingga Rp200 triliun.

“Kondisi ini jelas menimbulkan goncangan di banyak daerah. Kami ingin memastikan mekanisme distribusi TKD tetap adil, konsisten, dan berpihak pada masyarakat, terutama di wilayah perbatasan,” tegasnya.

Selain TKD, Deddy juga menyinggung soal pentingnya penguatan ekonomi lokal melalui pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Ia mengingatkan agar BUMD tidak menjadi beban APBD, melainkan mampu menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kaltara punya potensi besar, terutama di sektor energi dan jasa. Tapi kita masih melihat orientasi bisnis BUMD yang belum jelas, kapasitas manajemen terbatas, serta persoalan aset yang belum tuntas. Kalau ini tidak dibenahi, BUMD bisa jadi beban, bukan penopang fiskal daerah,” paparnya.

Komisi II, kata Deddy, akan terus mendorong pemerintah daerah Kaltara memperkuat kinerja BUMD. Hal ini dinilai krusial agar ketergantungan terhadap transfer pusat bisa dikurangi, sekaligus memastikan pembangunan daerah tetap berjalan meski anggaran pusat dipangkas.