Freeport Setuju Lepas 12 Persen Saham ke Indonesia

Freeport Setuju Lepas 12 Persen Saham ke Indonesia

CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Indonesia (BPI Danantara), Rosan Roeslani

Jakarta, PANRITA.News – CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Indonesia (BPI Danantara), Rosan Roeslani, mengungkapkan bahwa Freeport-McMoRan resmi menyetujui divestasi saham sebesar 12 persen kepada Indonesia. Menariknya, pelepasan saham ini diberikan tanpa dipungut biaya.

“Mereka sudah setuju untuk 12 persen,” kata Rosan di kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta, Selasa (30/9), dikutip dari Antara.

Rosan menjelaskan, keputusan bersejarah itu dicapai setelah dirinya melakukan pertemuan langsung dengan Chairman Freeport-McMoRan Richard Adkerson serta CEO Kathleen Quirk di Amerika Serikat.

Awalnya, pemerintah Indonesia hanya menargetkan divestasi 10 persen. Namun, lewat proses negosiasi yang intens, angka tersebut berhasil ditingkatkan menjadi 12 persen.

“Dan mereka sudah menyetujui untuk memberikan saham 12 persen, free of charge (gratis, tanpa dipungut biaya),” tegas Rosan.

Tak hanya soal saham, kesepakatan ini juga mencakup kontribusi sosial dari Freeport. Perusahaan tambang itu siap membangun dua universitas dan dua rumah sakit di wilayah operasionalnya di Papua, guna memperkuat layanan kesehatan dan pendidikan di daerah tersebut.

“Nanti dua rumah sakit dan dua universitas akan dibangun di sana, di Papua,” ungkap Rosan.

Divestasi ini menjadi bagian penting dari syarat perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi Freeport yang akan berakhir pada 2041. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Freeport wajib melakukan penjualan saham baru minimal 10 persen kepada BUMN sebagai salah satu kriteria perpanjangan izin.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan, saham hasil divestasi tersebut nantinya juga akan diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Papua. Dengan langkah ini, porsi kepemilikan pemerintah Indonesia di PT Freeport Indonesia (PTFI) akan meningkat signifikan, dari sebelumnya 51 persen menjadi 63 persen.

Comment