Jakarta, PANRITA.News – Anggota Komisi X DPR RI, Andi Muawiyah Ramly menyampaikan duka mendalam atas musibah robohnya bangunan musala di Pondok Pesantren Al-Khoziny, Buduran, Sidoarjo.

Ia menilai peristiwa tragis tersebut menjadi peringatan keras bagi seluruh pemangku kebijakan untuk memberikan perhatian serius terhadap kondisi infrastruktur pesantren di Indonesia.

“Peristiwa ini bukan hanya menyayat hati kita semua, tetapi menjadi alarm keras tentang pentingnya keselamatan dan kelayakan sarana-prasarana lembaga pendidikan keagamaan, khususnya pondok pesantren,” ujar Amure, sapaan akrabnya, Minggu (5/10/2025).

Politisi Fraksi PKB itu menilai, pesantren sebagai lembaga pendidikan yang telah lama berperan dalam membentuk karakter bangsa dan menanamkan nilai-nilai kebangsaan, justru masih menghadapi kenyataan memprihatinkan.

Banyak bangunan pesantren yang tidak layak, rawan bencana, dan minim perawatan akibat keterbatasan anggaran.

Menurutnya, perhatian Kementerian Agama (Kemenag) terhadap aspek infrastruktur pesantren belum optimal. Selama ini, bantuan pemerintah dinilai lebih banyak bersifat administratif dan seremonial, belum menyentuh persoalan mendasar yakni keamanan dan kelayakan fisik bangunan.

“Robohnya musala di Al-Khoziny adalah refleksi dari kelalaian sistemik. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, tidak boleh hanya hadir saat musibah terjadi. Kebijakan preventif dan program nyata harus segera diwujudkan,” tegasnya.

Amure mendorong Kemenag untuk melakukan audit menyeluruh terhadap kelayakan bangunan pesantren, terutama yang sudah berusia tua dan digunakan secara intensif untuk aktivitas santri. Ia juga meminta agar program Bantuan Operasional Pesantren (BOP) direvitalisasi agar tidak hanya berfokus pada kegiatan operasional, tetapi juga mencakup rehabilitasi dan perawatan gedung secara berkala.

Selain itu, ia mengusulkan penguatan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta, termasuk pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk mendukung pembiayaan infrastruktur pesantren secara berkeadilan dan berkelanjutan.

“Kita tidak bisa terus membiarkan lembaga pendidikan yang mendidik jutaan santri berada dalam kondisi yang mengancam keselamatan. Jangan tunggu ada korban jiwa baru bertindak,” ujarnya menegaskan.

Sebagai anggota Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan, Amure menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan dan anggaran dalam peningkatan kualitas infrastruktur pesantren di seluruh Indonesia.

“Saya berharap musibah ini menjadi momen refleksi nasional dan titik balik bagi perubahan kebijakan yang lebih serius terhadap keselamatan para santri serta keberlangsungan pesantren sebagai pilar pendidikan bangsa,” pungkasnya.