Jakarta, PANRITA.News — Muhammad Mardiono resmi terpilih sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) periode 2025–2030 dalam Muktamar ke-10 PPP di Jakarta, Sabtu (27/9/2025). Forum tersebut sempat diwarnai kericuhan hingga menimbulkan korban luka.

Mardiono menegaskan, keputusan aklamasi ditempuh untuk menjaga keberlangsungan muktamar yang dinilai sudah memasuki situasi darurat.

“Beberapa kader terluka di bagian kepala dan bibir, sudah dibawa ke rumah sakit. Ini nanti akan kami tindaklanjuti dengan proses hukum. Dalam demokrasi, tidak boleh ada cara-cara inkonstitusional,” tegasnya.

Pimpinan sidang Amir Uskara menyampaikan, palu diketuk setelah mayoritas peserta setuju memilih Mardiono. Dari total peserta, sekitar 80 persen menyatakan dukungan agar pemilihan dipercepat melalui aklamasi.

“Saya bacakan, saya minta kesepakatan, dan mereka setuju. Maka saya ketuk palu,” ujarnya.

Mardiono sendiri menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mendeklarasikan pencalonan atau membentuk tim sukses. Dorongan untuk kembali memimpin partai, katanya, datang dari mayoritas pengurus wilayah melalui Rakerwil maupun Rapimwil.

“Kalau memang organisasi memanggil, itu kewajiban saya,” ucapnya.

Terkait kericuhan, Mardiono menyebut ada pihak yang mencoba mengambil alih kepemimpinan partai secara ilegal. Ia memastikan polisi akan menyelidiki kasus ini dengan bukti rekaman CCTV.

“Kami sudah tahu, sejak dua minggu terakhir ada kelompok yang ingin mengambil alih secara paksa,” ungkapnya.

Selain memilih ketua umum, Muktamar X PPP juga membentuk tim formatur yang terdiri dari lima perwakilan DPW dan tiga dari DPP untuk mendampingi Mardiono dalam menyusun kepengurusan. Agenda muktamar dijadwalkan berlanjut dengan bimbingan teknis pada Senin (29/9).

PPP yang berdiri sejak 1973 tetap mempertahankan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dalam setiap muktamar, termasuk forum ke-10 kali ini.