Unjuk Rasa Lapenmi PB HMI Tuntut Pemerintah Segera Selesaikan Karhutla

Lapenmi PB HMI menggelar aksi unjuk rasa di Depan kantor kementerian Lingkungan Hidup dan DPR RI, Kamis (26/9/2019).

Lapenmi PB HMI menggelar aksi unjuk rasa di Depan kantor kementerian Lingkungan Hidup dan DPR RI, Kamis (26/9/2019).

Jakarta, PANRITA.News – Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan terbukti berdampak sangat merugikan bagi masyarakat yang ada di sekitarnya.

Merespon hal tersebut, Badan Koordinasi Nasional (Bakornas) Lembaga Pendidikan Mahasiswa Islam (Lapenmi) Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB-HMI) menggelar aksi unjuk rasa di Depan kantor kementerian Lingkungan Hidup dan DPR RI, Kamis (26/9/2019).

Direktur Eksekutif Bakornas Lapenmi PB HMI mengungkapkan, akibat kabut asap dari Karhutla tersebut menjadikan kondisi ekonomi dan kesehatan masyarakat menjadi terganggu.

Selain itu kata Ikhsan, kondisi pendidikan juga secara otomatis akan terganggu karena kabut asap. Akibat banyaknya asap mengakibatkan proses belajar siswa akhirnya terganggu.

“Libur panjang di sekolah-sekolah bukanlah sebuah solusi yang tepat bagi para siswa karena akan menghambat pelajarannya,” tegas Ikhsan.

“Pemerintah sepatutnya memperhatikan kondisi mereka serta memberikan fasilitas yang mewadai bagi siswa-siswa agar lebih aman untuk dapat berkonsentrasi dan melanjutkan belajarnya,” lanjutnya.

Berikut tuntutan aksi unjuk rasa Bakornas Lapenmi PB HMI:

1. Mendesak kepada pihak pemerintah pusat, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar segera mengambil tindakan yang serius dalam menangani kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan dan segera melakukan bokade dan penyegelan semua lahan dan hutan yang terbakar.

2. Mendesak kepada pemerintah pusat untuk mencabut izin Hak Guna Usaha (HGU) yang dimiliki oleh perusahaan yang sedang beroperasi di lokasi kebakaran.

3. Mendesak kepada pihak TNI dan Kepolisisan agar segera menetapkan sebagai tersangka pelaku pembakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan dan memberikan sanksi sebagaimana mestinya.

4. Mendesak kepada pemerintah agar segera memberikan tempat dan fasilitas yang
memadai bagi siswa untuk melanjutkan proses belajar mengajar seperti sedia kala.

Tinggalkan Komentar