Pemprov Sulsel Bahas Pelaksanaan APBD 2019, Apa Kabar CPI dan Stadion Barombong?

Makassar, PANRITA.News – Mengawali tahun 2019, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah memastikan pembangunan Mesjid 99 kuba di kawasan Center Point Of Indonesia (CPI) Makassar dan stadion Barombong.

Nurdin Abdullah mengaku, beberapa proyek yang sementara jalan dan belum selesai. Diharapkan statusnya tidak bias, apakah dilanjutkan atau tidak. Pemerintah Provinsi (Pemprov) telah meminta Badan Pemeriksaan Keuangan Provinsi (BPKP) untuk melakukan audit. Diauidit dalam proses review, untuk mendapatkan sebuah nilai.

“Berapa lagi dibutuhkan ini selesai. Jangan kita siapin Rp10 miliar, ternyata butuh Rp30 miliar, dan kita ini mau tuntas, termasuk Barombong dan Masjid di CPI (Masjid 99 Kuba),” tegas Nurdin Abdullah dalam sambutannya, di Hotel Claro Makassar, Jalan Andi Pangerang Pettarani Makassar, Rabu (2/1/2019).

Nurdin Abdullah Tata Aset Pemprov Sulsel

Lebih lanjut Nurdin Abdullah menyinggung persoalan aset Pemprov Sulsel. Langkah yang diambil bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sejauh hampir tiga bulan bersama Koordinasi dan Supervisi KPK untuk merapikan aset, dan sudah semakin mengerucut.

Selanjutnya, akan dibuat dan tim khusus aset. Pertama, beberapa aset yang dimiliki tetap alas hukumnya belum jelas. Kedua ada aset sudah dikuasai oleh perorangan, ada aset memang perlu pendekatan kekeluargaan untuk bisa diraih kembali.

“Kita buat klasifikasi yang mana lewat hukum dan mana negosiasi dan pendekatan kekeluargaan. Dan kita harapkan bisa selesai dalam waktu cepat,” harapanya.

Memasuki tahun 2019, untuk pelaksanaan APBD 2019, juga harus mencermati dan melaksanakan secara transparan. Terdapat wadah TP4D untuk mengawal melakukan pengawalan.

Sedangkan untuk, Kajati, dirinya berharap bisa menjelasakan secara rinci dalam menjalankan proyek barang dan jasa. Agar bisa dijalankan dengan baik.

Orang nomor satu di Sulsel ini menginginkan review perencanaan seluruh kegiatan sebelum dilelang.

“Kita mau manfaatkan inspektorat sebagai lembaga untuk mereview perencanaan. Ini untuk mendeteksi lebih awal apakah ada mark-up atau yang mau disempurnakan” ujar Nurdin.

Gubernur Singgung Soal Moral ASN

Nurdin Abdullah juga menyinggung, persoalan moral, diharapkan ASN untuk menjaga marwah Pemerintahan. Menurutnya, hal ini juga untuk menghargai pemerintahan sebelumnya yang sekian tahun betul-betul menjaga dengan baik. Sehingga, katanya, mendorong pemberantasan korupsi dan kerja profesional menjalankan sesuai aturan yang ada.

Demikian juga untuk pelaksanaan lelang berharap, dilakukan dengan bersih dan profesional. Beberapa daerah menjadi contoh yang baik dan tidak bermasalah. 

“Kalau pun kita tidak paham kita punya tempat untuk berkonsultasi. Misalnya ke BPKP dan TP4D, supaya kita tidak salah langkah,” lanjutnya.

Lebih jauh dirinya menjelaskan,  beberapa kegiatan sudah e-katalog, dan Sulsel diinginkannya, Sulsel menjadi rule model untuk penggunaaan e-katalog. Termasuk e-katalog untuk membeli aspal, target 2020 sudah bisa berjalan secara sempurna.

Yang tidak kalah penting, sebutnya adalah sinergi antara stakeholder, agar bisa bekerja sistematis dan lebih mudah dalam menjalan program.

Salah satu penyakit menurutnya adalah ego-sektoral, sehingga masyarakat tidak merasakan apa yang dilakukan pemerintah. Ia program provinsi dan pusat yang masuk ke daerah harus diketahui kabupaten/kota bersangkutan.

“Contoh banjir di Barru. kita turun bersama-sama dan langsung ada kepastian. Ini model yang ke depan harus sama-sama kita kerjakan. Kita Pemprov kalau OPD berisnergi,” sebutnya.

Untuk diketahui, kegiatan rapat kerja APBD Provinsi Sulawesi Selatan ini dihadiri oleh seluruh pejabat struktural eselon II, III dan IV lingkup Pemprov Sulsel.

Leave a Reply