Yuzril: Tidak Ada Putusan Hukum yang Sebut HTI Organisasi Terlarang

Jakarta, PANRITA.News – Yusril Ihza Mahendra selaku kuasa hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) membeberkan status HTI kepada publik.

Ia menegaskan bahwa belum ada keputusan pengadilan yang menyatakan organisasi HTI menjadi organisasi terlarang di Indonesia.

Yuzril menekankan status badan hukum HTI memang telah dicabut dan dinyatakan bubar oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di rezim Joko Widodo pada bulan Juli 2018.

Namun menurutnya, HTI melakukan perlawanan hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Kalah di pengadilan tingkat pertama dan banding, saat ini HTI mengajukan kasasi atas perkara tersebut ke Mahkamah Agung (MA).

“Dengan demikian sampai hari ini perkara gugatan HTI melawan Menkumham RI masih berlanjut dan belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrachtvan gewijsde,” kata Yusril dalam laman CNNIndonesia, Senin (29/10/2018).

Lebih lanjut, Yuzril menambahkan bahwa tidak ada keputusan yang menetapkan HTI sebagai organisasi terlarang.

“Tidak ada pernyataan atau keputusan yang mengatakan HTI adalah organisasi terlarang,” tambahnya.

Atas dasar itu, Menteri Sekretaris Negara era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu meminta semua pihak menghormati proses hukum yang kini tengah berlangsung.

Yusril menegaskan sejauh ini organisasi yang dinyatakan terlarang di negara ini hanya Partai Komunis Indonesia (PKI) dan underbow-nya.

Bahkan menurut Yusril, Partai Masyumi yang dipaksa membubarkan diri oleh Presiden ke-1 RI Soekarno pada tahun 1960, juga tidak pernah dinyatakan sebagai partai atau organisasi terlarang.

Di Indonesia menurut Yusril, dalam praktiknya ada organisasi masyarakat (ormas) yang berbadan hukum, dan ada yang tidak. Yusril menekankan bahwa HTI adalah ormas berbadan hukum ‘perkumpulan’ atau vereneging, yang didaftarkan di Kemenkumham.

“Status badan hukumnya itulah yang dicabut,” imbuhnya.

Tinggalkan Komentar