Mantan Komisioner Bawaslu RI: Pilkada Sinjai 2018 Bisa Diulang

Sinjai, PANRITA.News – Polemik pilkada Sinjai 2018 masih berlanjut pasca pencoblosan 27 Juni kemarin. Sejumlah element yang terlibat aksi demonstrasi masih terjadi di daerah berjuluk Bumi Panrita Kitta ini.

Tak kalah hangat, perdebatan di media sosial juga semakin tajam. Sejumlah netizen menyebut pilkada di Kabupaten Sinjai cacat prosedural pasca terbitnya surat keputusan KPUD Sinjai yang mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut dua (2) Sabirin Yahya-Mahyanto Mazda sehari sebelum pencoblosan.

Terhadap polemik ini, Mantan komisioner Bawaslu RI, Nasrullah yang dikonfirmasi Panrita News, Minggu (1/7) mengatakan kejadian di Kabupaten Sinjai termasuk unik. Dalam amatannya, alumni Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini menilai ada kesalahan prosedural dalam pelaksanaan surat keputusan KPUD Sinjai Nomor 77 tentang penetapan pasangan calon kepala daerah Kab. Sinjai tahun 2018.

“Saya menilai, keganjilannya ada pada tindak lanjut keputusan diskualifikasi oleh KPUD Sinjai. Seharusnya, keputusan tersebut diikuti dengan pengumuman secara massif kepada seluruh masyarakat Sinjai, khususnya kepada penyelenggara sampai ke tingkat TPS. Bahkan, sebelum petugas KPPS menyerahkan surat suara ke pemilih, maka wajib diberitahu bahwa pasangan nomor urut dua sudah bukan lagi sebagai peserta pilkada,” ungkapnya.

Lebih jauh ia menjelaskan, bahwa kesalahan prosedur dalam setiap tahapan pilkada bisa berdampak pada dilakukannya pemungutan suara ulang di sebuah daerah yang menggelar pilkada. “Jadi ini bukan soal hasil, tapi terkait dengan proses pelaksanaan yang tidak hati-hati,” Imbuhnya.

Ketika ditanya bagaimana seharusnya pihak Panwaslu bersikap terhadap masalah prosedur tersebut, Nasrullah menyebut, seharusnya Panwaslu Sinjai segera melakukan kajian mendalam.

“Jika ditemukan bukti-bukti dan alasan yang cukup terjadinya kesalahan prosedur ini, maka Panwaslu Sinjai bisa mengeluarkan rekomendasi pemungutan suara ulang,” tutur lelaki yang juga berprofesi dosen ini.

“Tidak hanya sampai di situ, Mahkamah Konstitusi juga bisa menerima gugatan terkait proses ini. Sudah ada beberapa keputusan MK yang mengabulkan permohonan pemohon terkait proses seperti kejadian di Sinjai ini,” tutupnya.(*)

Leave a Reply