Pemerintah Berencana Potong Gaji PNS untuk Zakat, Ini Tanggapan DPR

Jakarta, PANRITA.News – Rencana pemerintah memungut zakat dengan cara memotong gaji PNS muslim sebesar 2,5 persen setiap bulan harus sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memiliki pijakan yuridis, filosofis, dan sosiologis.

Dari ketiga pijakan tersebut rencana pemotongan gaji PNS untuk zakat sama sekali tidak memiliki landasan yuridis, filosofis, maupun sosiologis.

“Prinsip Indonesia sebagai negara hukum, norma agama tidak bisa dijadikan rujukan dalam bernegara selama belum menjadi hukum positif. Bahwa betul ada regulasi yang mengatur soal zakat seperti UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta berbagai aturan turunan lainnya. Namun, regulasi tersebut sama sekali tidak memberi kewenangan pemerintah untuk memotong gaji PNS untuk keperluan zakat,” ungkap anggota Komisi VIII DPR RI Khatibul Umam Wiranu, Selasa (6/2/2018).

Ia menerangkan, pengaturan mengenai tata cara penghitungan zakat mal telah diatur melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 52 Tahun 2014. Di Pasal 26 Ayat (1) dan (2) PMA Nomor 52 Tahun 2014 disebutkan nisab zakat pendapatan senilai 653 kilogram (kg) gabah atau 524 kg beras. Ukuran zakat pendapatan dan jasa sebesar 2,5 persen. Namun dalam ketentuan tersebut tidak ada pengaturan soal pemotongan gaji PNS untuk zakat penghasilan.

Dia melanjutkan, zakat mal harus dihitung secara akumulatif per tahun yang disebut nisab. Di Pasal 2 huruf c PMA Nomor 52 Tahun 2014 juga disebut syarat zakat mal yakni cukup nisab. Nisab itu dihitung mulai seorang mendapatkan harta (dalam hal PNS itu gaji), di mana pengangkatan seseorang menjadi PNS tidak bersamaan.

“Dalam satu tahun seorang Muslim mempunya penghasilan atau harta berapa, adakah kewajiban membayar utang berapa, dan kewajiban lainnya, baru bisa dihitung. Bukan dihitung per bulan, dan menurut Imam Syafii radhiallahu anhu, nisab itu hitungangnya harus sempurna satu tahun,” jelasnya lagi.

Sebaiknya, pemerintah tidak perlu mengatur persoalan zakat penghasilan PNS Muslim, sebab tidak sah hukumnya pemerintah menjadi amil zakat (pengumpul, pengelola, dan petugas distribusi zakat), apalagi dengan menerbitkan suatu peraturan perundang-undangan khusus.

Lebih baik persoalan zakat profesi PNS diserahkan ke masing-masing individu yang telah memenuhi kriteria sesuai dengan syariat. Sebaiknya, pemerintah fokus saja melakukan reformasi birokrasi melalui perubahan mental PNS agar melayani rakyat dengan sebaik-baiknya, bukan membebani mereka. (okezone)

Leave a Reply