Jakarta, PANRITA.News – Harga beras di pasaran makin mahal, padahal stok beras nasional disebut-sebut sedang melimpah. Kondisi ini memicu keprihatinan dari Anggota Komisi IV DPR RI, Cindy Monica, yang menilai ada masalah serius dalam sistem distribusi.

Per 10 Juni 2025, harga beras medium sudah tembus Rp13.772 per kilogram, padahal Harga Eceran Tertinggi (HET) hanya Rp12.500. Sementara itu, beras premium dijual seharga Rp15.725, melebihi HET yang ditetapkan Rp14.900. Bahkan, di lebih dari 133 daerah, harga beras disebut-sebut sudah mendekati Rp50.000 per kilogram.

“Ini aneh dan tidak bisa dibiarkan. Kalau stok beras pemerintah sudah 4 juta ton, kenapa harga malah naik? Artinya, ada masalah besar di jalur distribusinya,” tegas Cindy, Rabu (18/6/2025).

Pemerintah Harus Cepat Bertindak

Cindy mendesak pemerintah untuk tidak hanya fokus pada angka stok, tapi juga memastikan beras benar-benar sampai ke masyarakat dengan harga yang wajar.

Ia menekankan pentingnya program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) agar diperluas dan dipercepat pelaksanaannya oleh Bulog.

Menurutnya, operasi pasar harus dilakukan dengan cepat, tepat sasaran, dan tidak menunggu situasi makin parah. Tujuannya jelas: menekan inflasi pangan dan menjaga daya beli rakyat, terutama bagi masyarakat yang paling rentan.

“Kalau distribusi lambat, rakyat kecil yang paling merasakan dampaknya,” ujar Cindy.

Stok Beras Melimpah, Harga Beras Naik: Hukum Ekonomi Tak Berlaku?

Cindy juga menyebut bahwa situasi ini bertentangan dengan logika ekonomi. Biasanya, jika stok banyak, harga turun. Tapi yang terjadi sekarang justru sebaliknya. Di saat stok beras melimpah, mengindikasikan adanya hambatan distribusi, penimbunan, atau sistem logistik yang tidak efisien.

Ia mendorong pemerintah mengambil langkah konkret dalam dua tahap, yakini jangka pendek, segera lakukan bantuan langsung kepada kelompok rentan, baik di pedesaan maupun perkotaan agar mereka tidak semakin tertekan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Percepat pula operasi pasar sebagai langkah antisipatif, bukan reaktif.

Sedangkan untuk jangka menengah, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap rantai distribusi beras, identifikasi titik-titik inefisiensi dan hambatan, serta modernisasi alat distribusi agar beras bisa lebih cepat dan efisien sampai ke tangan konsumen.

“Surplus produksi beras tidak akan membanggakan bila rakyat tidak ikut merasakan surplus itu di dompet dan di meja makan mereka. Apa gunanya gudang penuh jika perut anak-anak kita tetap kosong,” tegas Cindy.