Jakarta – Tujuh daerah di Provinsi antara lain Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur mulai uji coba BPJS Kesehatan dalam urus pembuatan dan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) A, B, dan C.

Terhitung sejak hari ini, Senin (1/7/2024) hingga Senin (30/9/2024), beberapa bulan berikutnya mulai dilakukan uji coba secara bertahap.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 2 Tahun 2023 yang merupakan revisi dari Perpol Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan SIM.

Kasibinyan SIM Subdit SIM Korlantas Polri AKBP Faisal Andri Pratomo menekankan, penggunaan BPJS Kesehatan sebagai syarat untuk pembuatan atau perpanjangan SIM masih berada dalam tahap uji coba.

“Kami akan melakukan sosialisasi dan edukasi terlebih dulu kepada masyarakat luas,” ujar Faisal, Selasa (4/6/2024).

Faisal mengatakan, bagi pemohon SIM yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan namun iurannya menunggak, disarankan untuk mengaktifkan kepesertaannya terlebih dahulu.

Kepesertaan BPJS Kesehatan dapat diaktifkan dengan melunasi iuran pada bulan yang belum dibayarkan. Iuran BPJS Kesehatan sebaiknya dibayarkan secara rutin sebelum tanggal 10 setiap bulannya.

Pemohon SIM yang menunggak iuran BPJS Kesehatan dapat melampirkan bukti bahwa mereka sudah melunasi kewajibannya ketika mengurus pembuatan atau perpanjangan SIM.

Namun, jika peserta belum bisa melunasi iuran yang tertunggak, mereka bisa mencicil kewajibannya dengan cara mengikuti program Rencana Pembayaran Iuran Bertahap (Rehab).

“Kami juga mengimbau masyarakat, yang belum mendaftar JKN, segeralah mendaftar. Bagi yang sudah menjadi peserta JKN tapi menunggak, segera aktifkan kepesertaan JKN Anda agar bisa mengakses pelayanan publik tanpa kendala, termasuk layanan SIM,” kata Faisal

Dokumen yang wajib dibawa saat urus SIM:

• Formulir pendaftaran SIM
• Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
• Fotokopi atau asli sertifikat pendidikan dan pelatihan mengemudi.

Syarat lainnya meliputi:

• Surat hasil verifikasi kompetensi mengemudi
• Surat izin kerja asli dari Kementerian Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja asing
• Surat hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani
• Bukti kepesertaan BPJS Kesehatan yang masih aktif.

Pemohon SIM yang ingin memeriksa status aktif BPJS Kesehatan mereka dapat melakukannya melalui nomor WhatsApp Pandawa di 08118165165 atau aplikasi Mobile JKN.

Dengan diterapkannya BPJS Kesehatan sebagai syarat untuk perpanjangan dan pembuatan SIM, pemerintah berharap para pemohon SIM terlindungi oleh Jaminan Kesehatan Nasional (*).

Sumber: Beritakota.id