Ikut Berperan dalam Korupsi NA, PMP2H Minta Sari Pujiastuti Ditetapkan Sebagai Tersangka

Ikut Berperan dalam Korupsi NA, PMP2H Minta Sari Pujiastuti Ditetapkan Sebagai Tersangka

Ketua Umum PMP2H, Muhammad Warakaf

Makassar, PANRITA.News – Sari Pujiastuti, Eks Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Sulawesi Selatan ketika Eks Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah menjabat. Saat itu, dia merupakan salah satu orang kepercayaan NA untuk menangani pemenangan proyek-proyek yang dilelang.

Sari sendiri sebelum menjadi kepala biro di lingkup pemprov sulsel, dia merupakan orang dalam lingkaran NA Ketika masih menjabat sebagai bupati bantaeng dan sempat menjabat sebagai Kepala ULP Kab. Bantaeng dan ikut ke Pemprov Ketika NA terpilih jadi Gubernur Sulsel.

Dalam pusaran korupsi yang dilakukan NA, Sari terbilang menjadi salah satu aktor sentral yang memiliki peran besar dalam menjalankan pesanan NA untuk memenangkan tender kontraktor-kontraktor pesanan. Sari lah yang memainkan skema dalam pemenangan tender-tender proyek tersebut.

Hal tersebut sesuai dengan keterangan anggota Pokja, andi salmiati Ketika berada di persidangan lalu ketika dicecar pertanyaan oleh jaksa.

Salah satunya adalah, Ketika proyek pengerjaan jalan Palampang-Munte-Botolempangan yang dimenangkan oleh perusahaan milik Agung Sucipto, PT Cahaya Seppang Bulukumba. Menurut keterangan, sebelum lelang dilaksanakan maka anggota pokja terlebih dahulu di panggil oleh sari Pujiastuti dan diminta untuk memperhatikan PT tersebut.

Kelompok kerja kerap juga dipertemukan terlebih dahulu kepada para kontraktor titipan untuk membocorkan rahasia lelang, serta mencari kesalahan kontraktor lain dengan teliti, hal itu dilakukan untuk memenangkan kontraktor yang telah dipesan NA sebelumnya.

Sari pula lah yang kemudian kerap di perintahkan oleh NA untuk meminta uang kepada para kontraktor yang telah dimenangkan tendernya. Selain itu, uang yang diterima Sari dari para kontraktor dibagikan ke tim pokja sebelumnya.

Di awal persidangan sendiri, Sari Pujiastuti eggan untuk mengakui perbuatannya, namun kemudian semuanya terungkap di persidangan selanjutnya. Sari pun berdalih, bahwa dia telah mengembalikan uang sebesar lebih dari 410 juta rupiah yang diambil dari kontraktor kepada KPK.

Tetapi, hal tersebut semestinya tidak serta merta membebaskan dia dari hukuman pidana karena ia termasuk orang yang turut serta dalam membantu pelaku untuk melakukan tindak pidana korupsi, apatah lagi dia juga menerima uang dari kontraktor dan dinikmati secara pribadi. Hal itu tertuang dalam pasal 55 KUHP bahwa  dalam tindak pidana jelas disebutkan tersangka itu adalah ada yang melakukan dan ada yang turut serta. Turut serta ini ialah ia ikut membantu melakukan, turut melakukan, menyuruh melakukan, dan membujuk melakukan.

Oleh karena itu, PMP2H melalui Ketua Umumnya, Muhammad Warakaf menuntut KPK RI untuk menetapkan sari Pujiastuti menjadi tersangka dalam kasus korupsi tersebut.

“Mengembalikan uang tidak serta merta menggugurkan dia sebagai pelaku korupsi, harusnya KPK segera menetapkan Sari Pujiastuti itu sebagai tersangka” ungkapnya kepada wartawan, rabu (01/12/2021)

Apalagi menurutnya, sari merupakan pejabat daerah yang telah melakukan hal tidak terpuji dan melanggar hukum seperti itu, apabila dibebaskan begitu saja maka malah akan membuat ia bisa mengulangi perbuatannya.

“kita tidak tau dia bagaimana, bisa saja dia ulangi karena dia tidak dihukum atas tindak pidana korupsi yang turut ia lakukan” lanjutnya.

Oleh sebab itu, sekali lagi dia menegaskan bahwa akan melakukan demonstrasi besar-besaran kepada KPK RI untuk menuntut seluruh elemen yang terkait dengan kasus korupsi tersebut segera diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka jika terbukti bersalah dan jangan dibiarkan begitu saja.

“Harus dihukum semua, jangan dibiarkan, kami akan melakukan aksi besar-besaran untuk menuntut hal tersebut kepada KPK RI, tunggu saja” tutupnya.

Tinggalkan Komentar