Presiden Jokowi Resmi Tunda Pilkada September 2020

Presiden Jokowi saat mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Gerakan Non-Blok (GNB) secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Senin malam, (4/5/2020).

Presiden Jokowi saat mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Gerakan Non-Blok (GNB) secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Senin malam, (4/5/2020).

Jakarta, PANRITA.News – Presiden Joko (Jokowi) Widodo resmi menunda Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 hingga Desember 2020 akibat pandemi Covid-19.

Sebelumnya, pemerintah dan DPR RI resmi menunda pelaksanaan Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2020. Pemungutan suara yang rencananya dilaksanakan 23 September itu, mundur menjadi 9 Desember.

Keputusan tersebut melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020.

“Pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan pada bulan Desember 2020,” demikian tertulis dalam Perppu yang diteken pada 4 Mei 2020.

Di dalam Perppu itu menjelaskan apabila sebagian wilayah pemilihan atau seluruh wilayah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, bencana non-alam, atau gangguan lain yang mengakibatkan sebagian tahapan pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan, sebagai gantinya dilakukan setelah penetapan penundaan dengan Keputusan KPU.

“Pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (6) ditunda karena terjadi bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1),” tulis Perppu tersebut.

Di dalam Perppu tersebut juga menerangkan, penyebaran Covid-19 yang semakin masif menjadi alasan Pilkada 2020 harus ditunda pada Desember 2020.

“Bahwa dalam rangka penanggulangan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-l9) sebagai bencana nasional perlu diambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa baik di tingkat pusat maupun daerah termasuk perlunya dilakukan penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2O2O agar pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tetap dapat berlangsung secara demokratis dan berkualitas serta untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri,” tulis Perppu 2/2020.

Tinggalkan Komentar