MK Batasi Jumlah Saksi dalam Sidang Gugatan Pilpres

Suasana sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6)

Suasana sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6/2019)

Jakarta, PANRITA.News – Mahkamah Konstitusi (MK) membatasi jumlah saksi yang diajukan pihak pemohon (Prabowo-Sandi) maupun termohon (KPU) dalam sidang gugatan Pilpres. Berdasarkan hasil rapat permusyawaratan hakim (RPH), masing-masing pihak dibatasi untuk mengajukan 17 orang saksi.

Hal itu diungkapkan oleg Juru Bicara MK Fajar Laksono, di gedung MK, Jl Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (17/6/2019.

“Total yang diberi kesempatan itu 17 saksi. 15 saksi keterangan dengan 2 saksi ahli,” katanya.

Menurut Fajar, pembatasan itu sudah diputuskan dalam RPH sebelum digelarnya sidang perdana. Namun, jika ada pihak yang ingin mengajukan jumlah saksi yang lebih, hal itu akan dibahas dalam sidang hakim.

“Sementara ini yang diatur dalam RPH itu 17. Kalau ingin lebih ya silakan disampaikan. Tapi nanti majelis hakim yang memutuskan,” katanya.

MK sambung Fajar belum menerima daftar saksi yang diajukan pihak pemohon dan termohon gugatan Pilpres 2019.

“Belum ada sama sekali,” jelasnya. 

Sebelumnya, Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sudah mempersiapkan 30 orang saksi yang bersedia menjadi saksi dalam sengketa pilpres. Tim hukum Prabowo-Sandi juga sudah mendatangi LPSK untuk meminta jaminan keselamatan para saksi.

“Sejauh ini sudah ada lebih kurang 30 saksi yang sudah bersedia, tapi pertanyaannya rata-rata dari mereka adalah ‘apa jaminan keselamatan kami saat datang ke Jakarta? Kemudian ketika dalam proses persidangan dan setelah pulang ke daerah masing-masing,” ujar anggota tim hukum Prabowo-Sandiaga, Iwan Satriawan, di gedung LPSK, Jalan Raya Bogor, Ciracas, Jakarta Timur, Sabtu (15/6/2019).

Tinggalkan Komentar