Anggota DPR Singgung Utang Indonesia di Depan Sri Mulyani

Jakarta, PANRITA.News – Komisi XI DPR menggelar rapat kerja bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso dan lain-lain, Kamis (13/6/2019).

Rapat kali ini membahas asumsi makro 2020. Dalam rapat, yang menjadi salah satu topik yang muncul. Persoalan utang ini disinggung oleh Anggota Komisi XI Fraksi PKS Refrizal yang mempertanyakan jumlah utang pemerintah saat ini.

“Kami sering ditanya tentang utang kita ini, sudah berapa sekarang. Utang negara kita utang berapa, BUMN kita utang berapa. Kita harus tahu, kita ditanya masyarakat karena dia akan bayar,” kata Refrizal.

Anggota lain, Johnny Plate dari Fraksi Nasdem juga bicara soal utang. Bedanya, Johnny mengingatkan agar persoalan utang ini jangan sampai membuat masyarakat takut. Menurutnya, pemerintah pasti telah membuat tata kelola utang ini dengan baik.

“Jangan sampai dibuat takut seolah-olah utang ini setan gundul yang akan merusak Indonesia. Tapi, mengelola utang dengan penuh tanggung jawab untuk manfaat kepentingan bangsa dan negara,” ujarnya.

“Kita ini dihantui narasi yang tidak menguntungkan perekonomian kita,” tambahnya.

Sementara, Anggota Komisi XI dari Fraksi Golkar M Misbakhun mengatakan, masalah utang mesti dijelaskan dengan pertambahan aset baik pemerintah maupun BUMN.

“Dan ini sering tidak paralel orang hanya bicara utang, tapi tidak pernah kemudian secara equal dan fair bicara jumlah barang milik negara itu juga tambah. BUMN tambah utang juga bertambah aset BUMN,” ujarnya.

Dia bilang, tidak ada satu negara pun yang tidak punya utang. Menurutnya, tak masalah selama utang dikelola dengan baik dan untuk sektor produktif. Serta, memberi dampak yang positif.

“Saya yakin isu soal utang bisa dijelaskan dengan baik dengan clear kepada publik,” tutupnya.

Rapat yang dimulai pada pukul 15.00 WIB ini berakhir pukul 18.30 WIB. Tak ada kesimpulan dalam rapat ini, sebab akan dilanjutkan pada Senin pekan depan dengan agenda jawaban pemerintah.

Tinggalkan Komentar