Kerusuhan 21 Mei Tewaskan 8 Orang, Ombudsman Bakal Panggil Pihak Polri

Jakarta, PANRITA.News – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyatakan akan meminta keterangan jajaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terkait prosedur pengamanan demonstrasi pasca-penetapan hasil Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Selasa (21/5/2019) dinihari.

Seperti yang diketahui, terdapat sedikitnya delapan orang meninggal dunia saat terjadi kericuhan di depan kantor Bawaslu dan kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa (21/5/2019) malam hingga Rabu (22/5/2019) pagi.

Hal itu ditegaskan oleh Anggota ORI, Ombudsman, Ninik Rahayu dalam acara Ngabuburit Bareng Ombudsman di Kantor ORI, Jakarta, Kamis (23/5/2019).

“Dalam waktu dekat Ombudsman ingin mendengar keterangan dari pihak kepolisian di dalam rangka menjaga keamanan pasca-pemilu kita tahu baru kemarin kejadiannya,” katanya.

Ninik menjelaskan, permintaan keterangan terhadap jajaran kepolisian ini penting lantaran, Polri sebelumnya memastikan tidak menggunakan peluru tajam dalam menghadapi aksi demonstrasi pasca-Pemilu. Pernyataan itu dipertegas Menko Polhukam, Wiranto dalam konferensi pers yang menyebut hanya membekali petugas dengan peluru hampa dan karet. Namun, faktanya, terdapat peserta demonstrasi yang meninggal dunia.

“Perlu kita mendengar, kalau hanya menggunakan peluru hampa dan peluru karet kenapa jatuh korban. Protap seperti apa yang digunakan karena bagaimana pun sudah adanya yang meninggal dunia,” katanya.

Ninik mengatakan, terdapat tiga jenis amunisi, yakni amunisi hampa, amunisi karet dan amunisi tajam. Masing-masing amunisi memiliki magazin sendiri-sendiri. Selain itu, penggunaan amunisi memiliki prosedur tersendiri. Amunisi hampa dipergunakan petugas untuk menghalau demonstran, sementara amunisi karet dipergunakan saat terjadi kericuhan.

Ninik menekankan, amunisi karet sebenarnya tidak mematikan meski dilepaskan dalam jarak dekat, kecuali terkena bagian mata. Sedangkan magazin yang menggunakan peluru tajam dipergunakan saat petugas merasa terdesak dan mengancam dirinya.

“Mudah-mudahan ini juga jadi perhatian bagi aparatur keamanan untuk memberikan perhatian secara khusus bagaimana sebetulnya protap penggunaan senjata di dalam menjaga keamanan pada saat ada demonstrasi,” katanya.

Dalam kesempatan ini, Ninik mewakili Ombudsman menyampaikan belasungkawa terhadap keluarga korban. Peristiwa ini, kata Ninik menyisakan duka terutama bagi keluarga yang ditinggalkan.

“Fenomena ini tentu memberikan keprihatinan bagi kita semua dan menyisakan duka. Dan kami ingin menyampaikan belasungkawa bagi keluarga yang ditinggalkan,” ungkapnya.

Tak hanya mengenai protap penggunaan senjata, Ninik menuturkan, Ombudsman sebenarnya telah melayangkan surat kepada Kapolri, Jenderal Tito Karnavian pada 21 Mei. Dalam surat tersebut, Ombudsman meminta aparat kepolisian tidak menggunakan atribut atau simbol keagamaan tertentu dalam menjaga keamanan saat demonstrasi.

“Bukan berarti juga tidak boleh menggunakan cara persuasif kepada demonstran tetapi tidak menggunakan simbol identitas keagamaan tertentu,” katanya.

Anggota ORI lainnya, Adrianus Meliala menambahkan, permintaan keterangan terhadap jajaran kepolisian dilakukan pihaknya lantaran kepolisian merupakan pihak yang melakukan kontak senjata dengan perusuh. Sementara, Wiranto sebelumnya menyatakan, anggota kepolisian tidak membawa senjata api dalam menangani demonstrasi di depan kantor Bawaslu.

Untuk itu, kata Adrianus, permintaan keterangan terhadap pihak kepolisian ini untuk memastikan enam orang yang meninggal dunia itu disebabkan peluru tajam atau peluru karet.

Tinggalkan Komentar