31 Kepala Daerah Deklarasi Dukung Jokowi-Ma’ruf di Jateng, Bawaslu Tunggu Aduan

Semarang, PANRITA.News – Sebanyak 31 kepala daerah di Jawa Tengah (Jateng) mengikuti kegiatan deklarasi dukungan untuk Jokowi-Ma’ruf di Hotel Alila, Solo, Sabtu (26/1/2019) lalu. Deklarasi teraebut dipimpin langsung Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo.

Adapun Bupati Sragen, Bupati Kendal, Wali Kota Tegal dan Wali Kota Salatiga tidak diundang karena bukan pendukung pasangan calon nomor urut 01. Sedangkan yang hadir dalam deklarasi ada 27 daerah dari 31 yang mendukung.

Menanggapi hal itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng mengaku masih melakukan kajian untuk mengetahui apakah ada unsur kampanye atau tidak dalam kegiatan itu.

Koordinator Divisi Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jateng, Rofiuddin, mengatakan pihaknya melakukan kajian juga terkait Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) yang belum diketahui oleh Bawaslu. Kegiatan mengandung unsur kampanye, kata dia, maka STTP itu diperlukan dan Bawaslu harus mengetahui.

“Prinsipnya, semua kegiatan kampanye harus ber-STTP. Kalau kegiatan deklarasi kemarin, kami tidak menerimanya. Kita masih melakukan kajian,” kata Rofi di kantornya, Selasa (29/1/2019).

Bawaslu masih mengumpulkan bukti apakah ada unsur kampanye dalam kegiatan tersebut. Jika memang berunsur kampanye maka ada pelanggaran dan bakal dilihat sejauh mana pelanggarannya.

“Tak bisa tentukan waktunya (selesai mengkaji), karena kami harus menggali data dan fakta di lapangan,” ujar Rofi.

Kegiatan tersebut rencananya akan diadukan ke Bawaslu oleh Badan Pemenangan Prabowo-Sandi Jateng. Aduan tersebut terkait izin dan aturan dalam deklarasi yang dilakukan kepala daerah itu.

“Sampai hari ini belum ada aduannya,” ujar Rofi.

Sementara itu juru bicara Badan Pemenangan Prabowo-Sandi, Sriyanto Saputro, mengatakan surat aduan sudah disiapkan tinggal menunggu waktu untuk ke kantor Bawaslu.

“Mungkin besok (mengadu ke Bawaslu) . Suratnya sudah jadi, cuma ini masih road show dengan Sandiaga Uno,” kata Sriyanto.

Ganjar Pranowo selaku yang memimpin deklarasi juga merespon. Dia menegaskan dirinya kader partai dan menaati regulasi yang ada untuk menggelar deklarasi.

“Nggak bolehnya gimana? Saya kader partai dan mendukung Jokowi, lalu pelanggarannya di mana?” jawab Ganjar.

“Kalau kemudian dibandingkan dengan Gubernur lain, dia itu kader partai atau bukan? Kalau saya kan jelas kader partai dan sudah pasti ndukung Jokowi-Ma’ruf. Itu tidak bisa dipungkiri,” imbuhnya.

Tinggalkan Komentar