Penegak Hukum Jokowi-JK Dinilai Salah Urus

Dewan Pembina Serikat Mahasiswa Penggiat Konstitusi dan HAM (Simposium) Sulawesi Selatan, Syasroni Ramli.

Dewan Pembina Serikat Mahasiswa Penggiat Konstitusi dan HAM (Simposium) Sulawesi Selatan, Syasroni Ramli.

Makassar, PANRITA.News – Proses penegakan hukum pemerintah Joko Widodo dengan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dinilai salah urus. 

Salah urus tersebut dinilai Dewan Pembina Serikat Mahasiswa Penggiat Konstitusi dan HAM (Simposium) Sulawesi Selatan, Syasroni Ramli saat dihubungi melalui WhatsAppnya, Sabtu malam (26/1/2019).

“Penegakkan hukum di era Jokowi menuai berbagai macam dinamika pro kontra. Salah satunya, perubahan remisi kepada pembunuh wartawan I Nyoman Susrama,” tegas mantan Ketua Bidang PAO Badko HMI Sulselbar itu.

Syasroni mengatakan, Susrama mendapatkan vonis hukuman pidana penjara seumur hidup dan beberapa waktu yang lalu mendapatkan perubahan remisi menjadi 20 tahun penjara. Lanjutnya, persoalan penting yang harus amati adalah mekanisme pemberian remisi kepada terpidana. 

“Pada dasarnya setiap narapidana berhak mendapatkan remisi, hal ini senada dengan bunyi Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018. Ada banyak jenis remisi mulai dari umum sampai khusus. Namun, saya tidak melihat adanya benang merah yang mengikat rasa keadilan bagi masyarakat, khususnya dikalangan pers pada hari ini,” jelas aktivis HMI ini.

Keputusan tersebut tegas Syasroni sangat, melukai hati para wartawan di Indonesia. Bukankah remisi juga katanya harus mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat ?. Bukankah hal tersebut tertuang dalam PP Nomoro 99 Tahun 2012 pasal 34B ayat (4). 

“Lantas jika hanya merujuk pada syarat formil pemberian remisi tanpa mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat apakah senada dengan penegakan hukum ? keadilan tak hanya merujuk pada syarat formil namun juga harus melibatkan syarat keadilan ditengah masyarakat,” ungkap fungsionaris PB HMI itu.

Lebih lanjut dirinya menyesalkan kenapa tidak ada metode penelitian kemasyarakatan, apakah penelitian kemasyarakatan ini tidak melibatkan rasa keadilan masyarakat ? .Mulai dari presiden, Menkumham, Ditjen Pas, hingga pengamat pemasyarakatan di LAPAS dan BAPAS wajib memperhatikan hal ini.

Yang kedua lanjutnya, tentang pembebasan Robert Tantular yang divonis 21 tahun penjara dengan 4 lapis kasus dan mendapatkan remisi hingga 77 bulan. Robert hanya menjalani pidana penjara kurang dari 10 tahun. 

Namun, perlu kita ingat rasa keadilan tetap menjadi domain yang harus diperhatikan. Apalagi kejahatan ini berlapis. Sayang lagi-lagi pemberian pembebasan bersyarat begitu longgar. Mungkin cita rasa keadilan para penegak hukum mulai dari tim pemasyarakatan, Ditjen Pas hingga Menkumham patut dipertanyakan. 

“Saya rasa penegakan hukum di era Jokowi pada hari ini masih perlu banyak evaluasi, mekanisme pemberian remisi dan pembebasan bersyarat juga patut mendapat perhatian serius,” ujarnya.

Karena, ini bisa menjadi celah permainan petugas pemasyarakatan, Ditjen Pas hingga Menkumham bersama dengan para narapidana yang berkepentingan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. 
Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 wajib dikaji ulang. 

“Jika melihat kenyataan pada hari ini, saya tak melihat adanya itikad baik penegakan hukum ditengah masyarakat, apalagi keputusan seperti ini menimbulkan kegaduhan dan amburadul, bukan rasa keadilan bagi masyarakat,”  tutup mahasiswa Magister Hukum Universitas Trisakti itu.

Leave a Reply