OK OCE Prabowo-Sandi Kritik KPU, KMIM Jokowi-Ma’ruf Tunggu Petunjuk Bawaslu

Makassar, PANRITA.News – Persaingan semakin nampak antara pasangan calon di Pemilihan Presiden (Pilpres). Saling menghujat tentunya bukan hal baru bagi kedua belah pihak.

Namun, kali ini kedua kubu bukan saling menyalahkan rivalitas politiknya. Justru, keduanya masing-masing memiliki statement berbeda untuk penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu).

Sekertaris Kaukus Muda Indonesia Maju (KMIM) Jokowi-Ma’ruf Sulsel, Ismail Aristo mengaku, sampai saat ini masih tetap menanti pemberitahuan dari penyelenggara Pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Menurutnya, sebagai relawan calon petahana Jokowi-Ma’ruf, tentunya harus bersikap bijak dalam mengambil keputusan. Terlebih, untuk penyelenggara Pemilu.

“Kalau mengenai pembatalan pemaparan visi dan misi Pilpres yang dijadwalkan pada tanggal 9 januari 2019. Kami belum mendapat petunjuk dari Bawaslu dan KPU sebagai pelaksana (Pemilu),” ungkap Ismail Aristo saat dihubungi melalui WhatsAppnya, Senin (7/1/2019) pagi.

Menurut Aristo, semua relawan Jokowi-Ma’ruf harus menghargai apapun keputusan yang disampaikan oleh penyelenggara Pemilu, baik Bawaslu maupun KPU. 

“Tapi kami tetap menunggu petunjuk sampai saat ini,” kata pria kelahiran Kabupaten Jeneponto itu.

Terpisah, Wakil Bendahara Umum OK OCE Indonesia, Hari Paramuda menilai, dengan keputusan pembatalan visi dan misi tersebut merupakan sebuah keanehan yang ditunjukkan oleh KPU sebagai penyelenggara Pemilu. 

Apalagi, pembatalan itu, bentuk sikap KPU RI yang melahirkan sebuah pertanyaan besar bagi dirinya dan relawan lain, di pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno (Prabowo-Sandi) pada kontestasi politik satu kali lima tahunan ini.

“Dimana pada saat debat 17 Januari nanti pertanyaannya akan disampaikan 1 minggu sebelumnya. Kita menganalogikan seperti ada siswa yang akan ujian sekolah tetapi soalnya diberikan terlebih dahulu. Sehingga kita bertanya ujiannya di mana,” tegasnya.

Olehnya itu, Hari Paramuda meminta agar pihak penyelenggara Pemilu dapat bersifat independen dalam memberikan kebijakan selama berjalannya Pilpres 2019 ini.

“Kami sebagai relawan tetap berharap Agar KPU dapat netral dalam penyelenggaraan Pemilu kali ini. Dan kami berpesan kepada seluruh relawan dan masyarakat untuk tetap menjaga agar tidak terjadi praktek-praktek kecurangan sampai tanggal 17 April nanti,” pungkasnya.

Tinggalkan Komentar