DMI: Istilah Radikal Secara Definitif Harus Jelas

Jakarta, PANRITA.News – Badan Intelijen Negara mengutip data Pusat Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) tentang 41 masjid di lingkungan pemerintah yang terpapar radikalisme.

Kasubdit di Direktorat 83 BIN, Arief Tugiman memerinci ada 11 masjid di kementerian, 11 masjid di lembaga, dan 21 masjid di BUMN yang terpapar paham radikal. Bahkan 17 di antaranya masuk kategori tinggi.

“Berdasarkan pemetaan dari kita, dari 100 masjid di kementerian, lembaga, dan BUMN itu terdapat 41 masjid yang terindikasi terpapar paham radikal,” ujar Arief Tugiman, dalam diskusi ‘Peran Ormas-ormas Islam dalam NKRI’ di kantor Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI), Jakarta Pusat, Sabtu (17/11/2018) lalu.

Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jawa Barat Zulkarnaen menjamin tak ada unsur radikalisme di masjid-masjid seperti yang disebutkan BIN.

Menurut Zulkarnaen, pihknya telah mendapatkan penjelasan dari Ketua Umum DMI, Jusuf Kalla terkait laporan BIN dalam acara Rakernas DMI di Jakarta tadi malam.

Ia mengatakan jika dalam kesempatan itu, Wapres JK turut menyinggung soal temuan 41 masjid yang terpapar radikalisme oleh BIN.

“Tadi Pak JK menyampaikan, terpapar itu artinya kena dampak dari sebuah paparan. Jadi ada orang memaparkan kemudian tempatnya masjid sebagai gedung kemudian terpapar atas ceramah,” ungkapnya, Jumat (23/11/2018).

Namun, bagi Zulkarnaen, definisi tentang radikalisme perlu dijelaskan lebijh lanjut. Karena baginya, belum ada standar untuk mendefinisikan radikalisme itu sendiri.

“Yang dimaksud radikalisme, tadi Pak JK menyampaikan, ada kalanya seseorang berbicara agak keras berbeda dengan yang lainnya kemudian orang mempersepsikan itu radikal,” ujarnya.

“Sehingga kata radikal inipun harus secara definitif harus jelas. Ceramah yang radikal itu seperti apa,” sambungnya.

Zul menyatakan, bahwa tidak ada masjid yang radikal. Kategori radikalisme kata dia, dilihat dari konten yang dibawakan penceramah di masjid tersebut.

“Mengenai radikalisme itu perlu kesepakatan, apakah yang dimaksud radikalisme itu. Masjid kan tidak masalah,” ucapnya.

Disinggung apakah ada penceramah radikal seperti yang dimaksudkan BIN di Jabar, Zulkarnaen menyatakan belum menerima laporan.

“Untuk di Jawa Barat kita belum mendapatkan laporan resmi tentang hal yang sama yang ditemukan di Jakarta. Dan dari 41 masjid di Jakarta itu sebagian besar terdapat di masjid-masjid perkantoran dan pemerintahan,” ujarnya. Menurut dia, seluruh masjid sudah menyatakan sikap untuk bebas dari radikalisme.

“Di Jabar, semua unsur sudah menyatakan sikap. Masjid-masjid untuk bisa steril dan terbebas dari radikalisme,” katanya.

Lebih lanjut, Zulkarnaen mengatakan bahwa masjid-masjid perlu disibukkan dengan kegiatan positif. Misalkan dengan kunjungan para pejabat negara ke masjid-masjid.

“Hal ini dilakukan sejak awal bagaimana Pak Kapolda Jawa Barat dalam waktu sebulan bisa 2-3 kali ketemu pimpinan ormas Islam dan ketua DKM. Sehingga Hal ini yang bisa ditiru provinsi lain jadi kita jangan menunggu bola es,” ungkapnya.

Tinggalkan Komentar