Yogyakarta, PANRITA.News – Format Ujian Nasional (UN) akan menjadi yang terakhir pada tahun 2020 dan akan digantikan dengan program yang lain yang mulai mulai berlaku di 2021.

Hal itu disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim saat rapat koordinasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019) kemarin.

Menanggapi hal tersebut, Mantan Ketum PP Muhammadiyah, Buya Syafii Maarif, meminta Kemendikbud mengkaji ulang rencana penghapusan UN tersebut.

“Dikaji ulang secara mendalam melibatkan para pakar pendidikan yang mengerti betul-betul itu ya, jangan segampangan. Ini bukan Gojek, pendidikan ini,” kata Buya Syafii di UMY, Bantul, DI Yogyakarta, Kamis (12/12/2019) seperti dilansir Detikcom.

Menurut Buya Syafii, pemerintah dalam hal ini Kemendikbud harus berhati-hati dan tidak serampangan. Sebab, kata Buya Syafii, UN di berbagai negara tetap digunakan untuk menjaga standar mutu pendidikan.

“Itu (rencana penghapusan UN) harus hati-hati, harus hati-hati, ndak segampang itu, harus hati-hati. Artinya ditinjau dari segala prespektif ya, sebab di mana-mana ujian nasional ada untuk menjaga mutu,” paparnya.

Buya Syafii khawatir apabila UN dihapus, maka akan mempengaruhi semangat peserta didik dalam menimba ilmu.

“Nanti kalau tidak begitu (dikaji), nanti para murid, para siswa itu akan tidak sungguh-sungguh lagi, gitu ya. Jadi saya rasa (rencana penghapusan UN) jangan tergesa-gesa, jangan tergesa-gesa,” pungkasnya.