Legislator PPP Sulsel Andi Nurhidayati Reses di Lalabata, Warga Keluhkan Ini

Soppeng, PANRITA.News – Setelah menggelar pertemun di Kecamatan Lilirilau dan Marioriawa, Anggota DPRD Sulsel Andi Nurhidayati Zainuddin menutup rangkaian kegiatan Resesnya di Kecamatan Lalabata yang merupakan basis konstituennya di Pileg 2019 lalu.

Bersama ratusan ibu-ibu majelis taklim dari beberapa desa dan kelurahan, Andi Etti sapaannya, menggelar pertemuan tatap muka di Gedung Serbaguna BTN Lalabata Indah Jl. Kemakmuran Watansoppeng, Sabtu (8/5/2021).

Hadir juga pengurus Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Soppeng, beberapa kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan insan pers (wartawan).

Diketahui, Masa Reses Sidang III Tahun 2020-2021, Politisi Perempuan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengunjungi 5 kelurahan/desa di Bumi Latemmamala, julukan Kabupaten Soppeng.

Yaitu Desa Baringeng dan Desa Parenring di Kecamatan Lilirilau, Desa Bulue dan Kelurahan Batu Batu di Kecamatan Marioriawa dan terakhir Kelurahan Lalabata Rilau di Kecamatan Lalabata.

“Terimakasih kedatangan ibu-ibu majelis dalam reses Kami kali ini. Kami berharap masukanta semua untuk kami perjuangkan selama menjadi kewenangan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan,” ujar Andi Nurhidayati.

Sekretaris Fraksi PPP DPRD Sulsel ini mengungkapkan, berdasarkan UU 23 terkait pemerintah daerah kewenangan dibagi tiga yakni kewenangan kabupaten, provinsi dan pusat. Karena itu katanya, masyarakat harus memahami yang mana menjadi kewenangan kabupaten, provinsi dan pusat.

“Selama menjadi kewenangan provinsi akan kami perjuangkan. Kalau kewenangan kabupaten dan pusat Kami akan komunikasikan, agar hal tersebut diketahui oleh pengambil kebijakan di kabupaten maupun di pusat,” ujar Andi Etti.

Dalam kesempatan tersebut, beberapa yang diaspirasikan masyarakat yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi diantaranya persoalan drainase jalan provinsi yang di Jalan Merdeka Watansoppeng dan bantuan untuk pengembangan Bumdes.

“Insya Allah, persoalan drainase tadi akan Saya tindaklanjuti ke dinas terkait, walaupun sekarang tidak berada di Komisi yang membidangi infrastruktur tapi Saya akan coba komunikasi dengan teman-teman di Komisi D,” ujar Wakil Ketua Komisi B DPRD Sulsel ini.

“Terkait Bumdes tadi yang disampaikan oleh pengurus Bumdes Rompegading Saya akan coba sampaikan ke Dinas Perindustrian, dan mudah-mudahan ada kesempatan Saya akan bawa teman-teman komisi B dan dinas perindustrian Sulsel kesana, untuk melihat langsung apa yang bisa disupport agar Bumdes kita semakin berkembang,” lanjut Anggota DPRD Soppeng periode 2004-2009 ini.

Dan Beberapa hal yang disampaikan warga dalam reses tersebut menjadi kewenangan kabupaten diantaranya persoalan air PDAM yang keruh, infrastuktur jalan kabupaten diantaranya akses jalan dibeberapa perumahan.

“Ini (persoalan PDAM dan jalan perumahan) ini kewenangan kabupaten, nanti akan Saya koordinasikan ke pemerintah kabupaten,” ujar Ketua Wanita Persatuan Pembangunan (WPP) Sulsel ini.

Tinggalkan Komentar