KPK Tetapkan NA Tersangka Dugaan Korupsi, PMP2H Sulsel: Periksa Juga Rekanannya

Direktur Eksekutif Penggerakan Mahasiswa Pemantau Pelanggaran Hukum (PMPPH) Sulsel, Muhammad Warakaf.

Direktur Eksekutif Penggerakan Mahasiswa Pemantau Pelanggaran Hukum (PMPPH) Sulsel, Muhammad Warakaf.

Makassar, PANRITA.News – Setelah Gubernul Sulsel Nurdin Abdullah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (26/2/2021), sontak geger di media sosial.

Mengapa tidak, orang nomor satu di Sulsel itu dianggap bersih dari kasus korupsi.

Bahkan, sejak menjabat sebagai Bupati Bantaeng selama dua periode, Nurdin Abdullah (NA) tercatat pernah menyabet Penghargaan Perkumpulan Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA) 2017 lantaran dianggap menjalankan pemerintahan yang baik.

Kini, NA telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus suap infrastuktur jalan setelah dilakukan pemeriksaan oleh KPK pada Minggu (28/2/2021) dini hari.

Selain Nurdin, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulsel Edy Rahmat (ER), dan kontraktor Agung Sucipto (AS), juga menyandang status tersangka korupsi.

KPK menetapkan ketiganya sebagai tersangka suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemprov Sulsel Tahun Anggaran 2020-2021.

Berkaitan dengan itu, Direktur Eksekutif Penggerakan Mahasiswa Pemantau Pelanggaran Hukum (PMP2H) Sulsel, Muhammad Warakaf angkat bicara.

Ia sangat mengapresiasi langkah KPK dalam memberantas korupsi di bumi pertiwi Indonesia, termasuk di Sulsel.

Wara sapaan akrabnya mengatakan, ditangkapnya Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah hingga ditetapkan sebagai tersangka merupakan keseriusan KPK tanpa pandang bulu, melihat status maupun jabatan.

“Langkah KPK ini patut diapresiasi. Siapapun itu, mau dia pejabat selama melanggar hukum sudah selayaknya harus dipertanggungjawabkan,” kata Muhammad Warakaf, Minggu (28/2/2021).

Namun, aktivis Sulsel ini meminta agar KPK segera mengusut tuntas orang-orang yang bekeejasama dengan Nurdin Abdullah.

“Yang saya maksud itu, para rekanan atau kontraktor yang berhubungan (kerjasama) dengak pak NA. KPK harus periksa mereka,” pungkasnya.

Tinggalkan Komentar