Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Disahkan, PBHI Sulsel: Tidak Sesuai Harapan Rakyat!

Kadiv Kampanye dan Perluasan Jaringan PBHI Sulsel, Andi Cibu Mattingara. (Ist)

Kadiv Kampanye dan Perluasan Jaringan PBHI Sulsel, Andi Cibu Mattingara. (Ist)

Makassar, PANRITA.News – Kadiv Kampanye dan Perluasan Jaringan Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia Sulawesi Selatan (PBHI Sulsel), Andi Cibu Mattingara menanggapi Perppu No 1 Tahun 2020 yang telah menjadi Undang-undang dan telah diputuskan oleh DPR RI.

“Keputusan DPR terhadap Perppu tentang kebijakan keuangan negara dan sistem stabilitas keuangan negara saya anggap telah melukai dan terkesan mengabaikan kepentingan rakyat,” kata Andi Cibu dalam keterangan tertulisnya, Minggu (17/5/2020).

Pasalnya menurut Cibu sapaan arkabnya, sejak dikeluarkannya Perppu tersebut menuai pro kontra baik dari kalangan praktisi hukum, ekonom, dan masyarakat.

“Mestinya dari berbagai kritikan dan saran yang dilontarkan kepada Pemerintah dan DPR harus dijadikan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan jika Perppu tersebut dijadikan sebagai UU,” tegas Cibu.

Lanjutnya, lawyer dan akademisi hukum ini mengatakan bahwa sejauh ini memang DPR telah jauh melampaui hakikat kelembangaanya sebagai wakil rakyat.

“Terbukti sejak pandemi Covid-19 menjadi momok yang sangat menakutkan di kalangan masyarakat, DPR bukan malah fokus mendorong kebijakan dan evaluasi serta penanganan Covid-19 agar cepat teratasi, tapi justru membahas dan bahkan mengesahkan beberapa RUU yang tidak berpihak pada rakyat,” jelas Cibu.

“Tentu, keputusan DPR ini tidak sesuai dengan harapan rakyat. Tapi harapan kita satu-satunya di Parlemen ialah Kelembagan DPD, sebab DPD sebagai lembaga Parlemen yang merupakan utusan Daerah yag dapat melakukan penyeimbangan dan bahkan berani memgkritik keputusan DPR tersebut atas memutuskan dan mengesahkan berbagai UU,” tambahnya.

Sebagaimana DPD kata Cibu, adalah lembaga yang non partai politik, artinya, dari segi kelembagaan DPD murni perwakilan rakyat daerah yang tidak ada sangkut pautnya oleh politik.

“Sehingga di tangan DPD harapan rakyat disandarkan untuk mengkritisi semua kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat,” tutupnya.

Tinggalkan Komentar