ART Minta Aktivitas Tambang Emas Ilegal di Parigi Moutong Dihentikan!

Anggota DPD RI, Abdul Rachman Thaha (ART).

Anggota DPD RI, Abdul Rachman Thaha (ART).

Makassar, PANRITA.News – Dengan adanya isu kapal yang bersandar di Wilayah Kecamatan Maoutong, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah (Sulteng) menjadi sorotan banyak pihak.

Salah satunya, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Sulteng, Abdul Rachman Thaha (ART). Ia mengatakan bahwa kabar tersebut bukan hanya isu tapi benar adanya.

“Ternyata info tersebut saya dapatkan dari masyarakat adanya kapal yang bersandar di pelabuhan itu benar yang memuat alat tambang emas yang dimana milik dari bapak Apau yang bekerjasama dengan bapak jhon untuk melakukan penambangan emas di Desa Lobu kecamatan Lambunu Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah,” kata Abdul Rachman Thaha, Minggu (17/5/2020).

ART menyayangkan adanya kapal tersebut yang bersandar di tengah pandemi Covid-19.

“Saya tentu sangat menyayangkan dengan adanya situasi dimana kita sedang di landa wabah virus corona covid-19 yang semestinya seluruh kegiatan harus dihentikan, apalagi dengan kapal tersebut masuk mau tidak mau harus di lakukan sesuai dengan standar protokol covid buat ABK saat pembongkaran,” ujarnya.

Dirinya pun mengaku telah telah mengecek soal pelaksanaan penambangan ini atas nama Perusahaan PT. Kemilau Nusantara Khatulistiwa (KNK), dan ternyata secara adminstrasi, perusahaan tersebut belum bisa beroperasi.

“Perusahaan ini harus menyelesaikan dulu adminstrasi, ini melanggar dari pada aturan pertambangan yang ada, PM No 26 Tahun 2018 ttg Pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan, melanggar PP No 81 Tahun 2019 ttg jenis dan tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak, PM No 07 Tahun 2020 ttg tata cara pemberian wilayah, perizinan dan pelaporan,” jelas ART.

“Dan terakhir melanggar Keputusan Menteri ESDM No 1827K/30/MEM/2018 Pedoman pelaksanaan reklamasi dan pascatambang,” lanjutnya.

Olehnya itu, ART menegaskan bahwa perusahaan tersebut belum memenuhi kewajiban untuk melakukan operasi produksi karena diantaranya, (1) Belum memiliki Kepala teknik tambang yang tlah mendapatkan pengesahan oleh dari pemerintah setempat;
(2) Belum menyampaikan bukti lunas PNBP-Iuran tetap IUP operasi produksi; (3) Belum memiliki dokumen rencana reklamasi dan rencana pascatambang; (4) Belum memiliki rencana kerja anggaran Biaya (RKAB) tahun 2020 yang telah memdapatkan persetujuan dari pemerintah setempat.

“InshaAllah saya akan langsung laporkan ke Kapolri dan meminta untuk menindak jika kegiatan penambangan terus dijalankan, dan saya meminta kepada gubernur untuk mengeluarkan surat teguran tidak melakukan kegiatan pertambangan di wilayah tersebut dulu,” tegas ART.

“Jika ada oknum-oknum nantinya terlibat dalamnya nanti kita buka-bukaan, jangan datang selalu mengambil hasil bumi kami dan pada akhirnya rakyat kami sengsara, sudah lama saya diam mengenai tambang di daerah saya ini, mungkin ini juga sudah waktunya saya akan menjaga daerah kami yang selama ini hasil sumber daya alam kita selalu di manfaatkan oleh orang luar. Dan ke depan harus kita perjelas persoalan porsi buat rakyat kami dan daerah,” pungkasnya.

Tinggalkan Komentar