Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Disahkan, ART: Mengebiri Kewenangan Parlemen!

Anggota DPD RI, Abdul Rachman Thaha (ART). (Ist)

Anggota DPD RI, Abdul Rachman Thaha (ART). (Ist)

Jakarta, PANRITA.News – Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020 pada Selasa (12/5/2020).

Perppu Nomor 1 tahun 2020 ini tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19.

Akan tetapi, Anggota DPD RI, Abdul Rachman Thaha (ART) menilai bahwa Perppu tersebut justru mengebiri kewenangan parlemen.

“Dengan di sahkannya Perppu No 1 tahun 2020 tentang Kebijakan keuangan negara dan sistem stabilitas keuangan negara, saya melihat bahwasanya ini sangat mengebiri secara massal kewenangan dari pada Parlemen, secara pribadi saya sebagai anggota DPD RI sangat menolak dengan disahkannya Perppu No 1 Tahun 2020 ini menjadi sebuah Undang-undang, artinya ada sebuah pasal yang bisa saja dalam hal ini eksekutif bisa berlindung dari pada penggunaan anggaran dari pada keuangan negara,” ujar ART dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (16/5/2020).

Senator asal Sulawesi Tengah (Sulteng) ini pun tetap mendorong dan meminta kepada pimpinan DPD RI untuk membentuk Pansus pengawasan penggunaan anggaran negara terkait wabah Corona Covid-19 sebagaimana konstitusi telah mengamanahkan terhadap lembaga parlemen.

“Apabila inisiatif kami ini datangnya dari beberapa anggota tidak dapat ditanggapi pimpinan DPD RI kami sangat kecewa dan sangat perlu dipertanyakan ada apa sebenarnya, karena masyarakat, LSM, dan mahasiswa sudah banyak pertanyakan hal pengawasan ini,” ujarnya.

Lanjut ART, ia mempertanyakan sikap pimpinan DPD RI yang seakan tinggal diam dan tidak mengambil langkah untuk membentuk suatu pengawasan terhadap penggunaan keuangan negara.

“Jadi memang perlu nantinya saya meminta untuk mengevaluasi kinerja para pimpinan DPD RI ini nantinya,” katanya.

“Terbukti dalam hal pembagian BLT banyak keluhan masyarakat yang tidak dapat jadi ada anggapan pilih kasih dalam hal penyaluran BLT tersebut, begitu pula dengan BLT desa, sampai masyarakat bertanya kepada saya buat apa kami di data-data pada akhirnya kami juga tidak mendapatkan bantuan, jadi dari hal-hal ini lah yang perlu semua diawasi,” tambahnya.

Disamping itu, Abdul Rachman Thaha mengaku prihatin terhadap kebijakan yang terlah dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo ini.

“Kami ini sayang dan ingin menjaga seorang Presiden dalam hal kebijakan yang telah dikeluarkannya, yang sebagaimana maksud dan tujuan beliau yang ingin benar-benar membantu masyarakatnya dalam situasi saat ini yang kita hadapi bersama wabah virus corona covid -19, namun jangan sampai dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang hanya ingin memanfaatkan anggaran dalam hal menguntungkan diri sendiri atau kelompok, bahkan jangan sampai berjamaah untuk melakukan tindakan korupsi terhadap keuangan negara, malah Pak Presiden tidak tau menahu,” pungkasnya.

“Maka dari itu saya tetap mendorong kepada pimpinan DPD RI untuk membentuk suatu pengawasan entah apa namanya mau Pansus atau Satgas terserah yang terpenting bahwa lembaga DPD RI benar-benar bermanfaat buat bangsa, negara dan masyarakat,” tegas ART.

Tinggalkan Komentar