Jokowi Siapkan 5 Skema Lindungi UMKM di Tengah Pandemi Covid-19

Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi)

Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi).

Jakarta, PANRITA.News – Presiden Joko Widodo menyiapkan lima skema bantuan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di tengah pandemi Covid-19.

Kebijakan tersebut sekaligus menyentuh usaha ultra mikro dan usaha mikro yang selama ini tidak terjangkau oleh akses lembaga keuangan maupun perbankan.

Salah satu skema tersebut program bagi pelaku UMKM yang masuk kategori miskin dan kelompok rentan yang terdampak pandemi Covid-19.

“Skema program pertama untuk pelaku usaha UMKM yang masuk kategori miskin dan kelompok rentan dari dampak kovid 19, kita harus memastikan bahwa mereka ini masuk sebagai bagian dari penerima bansos, baik itu PKH (Program Keluarga Harapan), paket sembako bantuan sosial tunai, BLT (Bantuan Langsung Tunai desa maupun pembebasan penggunaan tarif listrik dan kartu prakerja,” ucap Jokowi di Jakarta Rabu (29/4/2020).

Kedua, skema insentif yang berkaitan dengan perpajakan. Pemerintah sepakat untuk menurunkan Pajak Penghasilan (PPh) final bagi UMKM yang omzetnya di bawah Rp4,8 miliar per tahun. 

Ketiga, program restrukturisasi kredit bagi UMKM, baik melalui penundaan angsuran ataupun subsidi bunga. Restrukturisasi bagi penerima kredit usaha rakyat (KUR), kredit ultra mikro (UMi), PNM Mekaar, serta Pegadaian.

Dia juga meminta agar program penundaan angsuran dan subsidi bunga diperluas lagi untuk usaha mikro penerima bantuan usaha dari pemerintah daerah.

Keempat, skema program mengenai perluasan pembiayaan UMKM berupa stimulus bantuan modal kerja. Jokowi meminta agar skema bantuan modal kerja darurat ini dirancang dengan baik sehingga UMKM bisa merasakan manfaatnya.

“Bantuan modal kerja darurat ini harus betul-betul kita rancang betul UMkM bisa merasakan dan mendapati skema bantuan modal darurat ini. Data yang saya miliki ini ada 41 juta UMKM yang sudah tersambung dengan lembaga pembiayaan maupun perbankan. Kemudian di luar itu, 23 juta UMKM yang belum pernah mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan maupun sistem perbankan karena itu yang 23 juta UMKM ini harus mendapatkan program dari perluasan pembiayaan modal kerja,” kata Jokowi. 

Bantuan modal kerja ini dapat disalurkan baik melalui perluasan program KUR bagi pelaku UMKM yang bisa mengakses perbankan. Sedangkan, bagi pelaku UMKM yang tak bisa mengakses perbankan bisa mendapatkan bantuan modal kerja melalui Umi hingga Mekaar.

Kelima, Kementerian dan Lembaga, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pemerintah daerah harus menjadi buffer dalam ekosistem usaha UMKM, terutama pada tahap awal recovery konsolidasi usaha. 

Misalnya BUMN dan BUMD menjadi bagian dari hasil produksi para pelaku UMKM baik di bidang pertanian, perikanan, kuliner, sampai di industri rumah tangga. Selain itu, kata Jokowi, juga realokasi anggaran pemerintah daerah juga harus diadakan pada program-program stimulus ekonomi yang menyasar sektor UMKM

“Saya harapkan nanti Mendagri (Menteri Dalam Negeri) bisa menyampaikan juga ke daerah mengenai ini sehingga kita harapkan UMKM kita bisa bertahan di tengah pande Covid-19 ini,” punkasnya. 

Tinggalkan Komentar