Dilarang Pemerintah, Nekat Mudik Bisa Didenda Rp100 Juta

Ilustrasi Arus Mudik

Ilustrasi Arus Mudik (c) Antara

Jakarta, PANRITA.News – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi memutuskan untuk melarang mudik bagi seluruh masyarakat perantauan.

Keputusan itu disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, melalui konferensi video, Selasa (21/4/2020).

Hal ini dilakukan karena pemudik dikhawatirkan akan menjadi medium penularan Covid-19 di desa. Para perantau dianggap merupakan orang yang tinggal di episentrum virus corona di Indonesia.

“Pada rapat hari ini, saya ingin menyampaikan juga bahwa mudik semuanya akan kita larang,” tegas Jokowi.

Sementara itu, menyusul larangan tersebut, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengatakan, pihaknya tengah menyiapkan aturan mengenai pembatasan di sektor transportasi.

Menurut Budi, diperlukan adanya sanksi atas pelanggaran di samping pengawasan dan pemantauan langsung oleh anggota dan Polri.

Adapun sanksi yang bisa diterapkan ialah Undang-undang nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

“Bisa diambil dari sana. Jadi sanksi yang paling ringan bisa dengan dikembalikan saja kendaraan tersebut untuk tidak melanjutkan perjalanan mudik,” ujar Budi dalam keterangan tertulis.

Sementara untuk hukuman paling berat, sebagaimana tertuang dalam pasal 93, ialah kurungan paling lama satu tahun dan/atau denda maksimal Rp 100 juta.

Kendati demikian, payung hukum resmi untuk pemberian sanksi larangan mudik belum selesai dirampungkan dan akan diberlakukan pada 24 April 2020.

Tinggalkan Komentar