Anggota DPR RI Sri Wulan: Data Informasi Covid-19 Tak Sinkron, Ada Apa?

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Hj Sri Wulan.

Jakarta, PANRITA.News – Presiden Joko Widodo belum lama ini menginstruksikan bahwa data informasi terkait virus Corona baru Covid-19 harus terintegrasi dengan baik. Bahkan dirinya menyebut bahwa data-data informasi ini betul-betul terintegrasi semua kementerian masuk ke Gugus Tugas. Hal ini sehubungan dengan langkah yang dipilih agar efektif dan efisien.

“Sehingga informasi itu semuanya ada, baik mengenai jumlah PDP di setiap daerah, jumlah yang positif, jumlah yang meninggal jumlah yang sembuh, semuanya menjadi jelas dan terdata dengan baik. Harusnya ini setiap hari bisa di- update dan lebih tepat. PDP positif kemudian yang sembuh yang meninggal jumlah untuk yang sudah di-PCR berapa ada semuanya,” kata Presiden Jokowi melalui video yang disiarkan langsung Sekretariat Presiden, Senin lalu (13/4).

Sayangnya informasi ini belum sepenuhnya dijalankan oleh pemerintah daerah dibawahnya. Misalnya data antara laman resmi informasi covid 19 Jawa Tengah yakni corona.jatengprov.go.id dan informasi covid Kabupaten Pati covid19.patikab.go.id yang tak sinkron.

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Hj Sri Wulan menyayangkan informasi tak transparan tersebut.

“Inilah yang membuat kita bertanya-tanya. Sebenarnya ada apa? Ibarat kita naik kendaraan malam-malam kalau semakin jauh dan terang jangkauan lampu kita kan bisa lebih siap. Bukan hanya ditunjukkan ketenangan semu dengan data yang seakan aman, tapi sebenarnya informasi kita minim. Ini pandemi lho bukan aib wilayah,” ungkap Mbak Wulan, panggilan akrabnya.

Jika dilihat dari peta persebaran menurut laman resmi kabupaten Pati hanya memberi warna merah di Juwana, Pati, dan Margorejo yang artinya ada pasien positif Covid19.

Terkait persebaran PDP ada di Trangkil, Gembong, dan Tayu. Sementara Cluwak dan gunungwungkal tak ada kasus. Wilayah lainnya hanya ada ODP. Data ini dilengkapi dengan Rumah Sakit tempat mereka dirawat.

“Pada kesimpulannya Kabupaten Pati mengonfirmasi per Jum’at 17 April 2020 ada 79 ODP, 5 PDP, 4 Positif Covid19, dan 2 PDP Meninggal. Tapi kalau kita lihat data provinsi kok berbeda jauh? Ini datanya sembernya sama atau berbeda? Kalau berbeda lalu strategi penangananya berdasarkan apa?,” sambung Mbak Wulan.

Sementara itu jika dilihat dari data Kabupaten Pati pada laman informasi Provinsi Jawa Tengah justru tertulis lebih lengkap. Ada lima pasien positif Covid19 lengkap dengan jenis kelamin, desa dan kecamatan.

Disebutkan pula 1 pasien covid telah sembuh, 1 pasien covid meninggal, 2 PDP Meninggal, 10 PDP telah Sembuh, 11 PDP dalam pemantauan. Semuanya disebut jenis kelamin, desa, dan kecamatan.

“Catatan kita begini. Jika kita tahu informasinya, bagaimana tracking interaksinya, masyarakat bisa lebih berhati-hati dan waspada. Bukan diberikan kenyamanan semu tetapi bisa jadi mereka malah terpapar karena tak mengetahui kondisinya daerahnya. Data ini jika transparan kan mempermudah clustering, karantina wilayahnya serta penanganan serta memutus persebarannya. Meski identitas pribadi tak perlu disebutkan” Imbuh Wulan.

Dirinya juga menyebut jika resiko transparansi data ini memang potensi stigma negatif masyarakat yang kurang pengetahuan tentang covid19. Namun jika tak transparan justru berbahaya karena potensi kelengahan.

“Disinilah peran pemerintah daerah untuk menepikan potensi stigma negative. Tugas eksekusi paling efektif malah ada di tangan kepala desa. Pengaruh mereka di desa itu cukup besar. Mereka bisa menyiapkan jejaring sosial supaya masyarakat gotong royong memberikan support seperti bahan pangan dan vitamin,” katanya.

Setidaknya, lanjut Mbak Wulan, misalkan berdasarkan data yang jelas salah satu warganya sedang karantina mandiri, masyarakat lain bergiliran menyupport.

“Disiapkan meja khusus untuk bantuan sosial warga lain, bisa bahan makanan, bisa juga makanan siap saji. Misalkan warga lain ketika memasak, dilebihkan sedikit untuk support mereka yang karantina mandiri agar tak perlu kemana-mana. Untuk urusan gotong royong, masyarakat kita sangat bisa diandalkan. Apalagi sekarang sudah ada alokasi dana desa untuk tanggap darurat penanganan covid19,” pungkas Mbak Wulan berikan solusi.

Tinggalkan Komentar