Soal Dualisme Dekan FKM UMI, Ini Tanggapan Alumni

Ketua IKA FKM Wilayah Sulawesi Tengah, Fadly Umar SKM, Mkes.

Palu, PANRITA.News – Menanggapi pernyataan Dekan Dr. H. R. Sudirman, M.Si yang beredar group-group WA tentang masa jabatannya sebagai Dekan FKM UMI yang berakhir 22 Juli 2020 mendatang serta Pernyataannya tentang tidak mengakui SK baru dari Rektor UMI menjadi polemik di kalangan Mahasiswa dan Alumni FKM UMI.

Terbaru datang dari Ketua IKA FKM Wilayah Sulawesi Tengah, Fadly Umar SKM, Mkes. Sebagai orang yang berkecimpung di dunia pendidikan dalam mengelola perguruan tinggi sungguh merasakan begitu berat tantangannya sehingga dia merasa prihatin dengan apa yang dialami oleh Dekan FKM UMI tersebut.

Bagi Fadly di Era Pak Sudirman jadi Dekan selama dua periode mengalami kemajuan yang signifikan, misalnya prodi S1 Kesmas akreditasi hampir A, biasa disebut B gemuk, S1 Keperawatan juga dari C naik jadi B, bahkan dipercaya membuka Program Profesi Ners, Prodi DIII Kebidanan dari C naik Jadi B, Bahkan beliau juga terlibat serius dalam pembukaan Prodi S2 Kesmas, Fasilitas perkuliahan juga sangat baik, sehingga ini membuat kebanggaan tersendiri bagi alumni.

“Melihat rekam jejak Pak Sudiriman selama 2 periode jadi dekan itu membuat kami bangga sebagai alumni, kepemimpinan beliau sangat berprestasi, apa di kampus UMI tempat kami berproses tidak lagi menghargai prestasi orang? dimana ukhuwah Islamiahnya kalau begitu, dekan diganti padahal masih ada masa amanah 4 bulan, sehingga menurut kami sungguh tidak adil di akhir periodenya beliau dihadapkan polemik seperti ini,” ungkap Fadly melalui keterangan tertulisnya, Jumat (10/4/2020).

Pengurus Ikatan Ahli Kesehatan Masyararakat Indonesia (IAKMI) Sulteng ini pun meminta kepada alumni FKM UMI maupun Mahasiswa agar memberikan penghargaan kepada Dekan FKM, Dr. Sudirman di masa akhir periodenya nanti karena dianggapnya telah sukses membawa nama baik institusi.

“Pak Sudirman telah sukses membawa nama baik institusi, kita sebagai alumni akan memberi penghargaan untuk beliau diakhir periodenya nanti karena di era beliau jadi Dekan kemajuan FKM begitu pesat, bangga betul kita ini menyebut alumni FKM UMI,” tutur Fadly

Akademisi di salah satu perguruan tinggi di Palu ini tidak heran apabila banyak kalangan khususnya alumni FKM bereaksi keras atas kejadian yang menimpa FKM. Dia menduga ada sesuatu yang tidak beres dibalik keputusan Rektor UMI itu, pasalnya Rektor mengganti dekan FKM yang masih menyisahkan periodenya sampai 4 bulan kedepan.

“Hal yang wajar bila banyak yang bereaksi atas Keputusan Rektor melantik Dekan baru sementara Dekan yang lama juga belum habis masa periodenya, apa UMI tidak lagi menghargai prestasi orang sampai Rektor melakukan tindakan seperti itu, semoga tidak ada kaitannya dengan pemilihan Rektor di masa yang akan datang, kalau ternyata alasan politis melatar belakangi keputusan Rektor UMI tersebut, Sebaiknya Yayasan segera mengevaluasi Rektor UMI,” tegasnya.

Kemudian Keputusan Rektor yang kontroversi melantik calon dekan peraih suara terkecil sangat mengherankan berbagai pihak termasuk alumni, Fadly menilai ini sebagai bentuk penghianatan demokrasi dikampus tempatnya pernah berproses.

“Sangat mengherankan lagi adalah pengganti beliau yang dilantik oleh “Kita heran kok Rektor lantik dekan yang peraih suara terkecil di penjaringan, padahal kan ada suara mayoritas yang 48 suara dari para mayoritas dosen yang memilih, lah kok melantik yang 7 suara, ini hal yang lucu dan menghianati demokrasi di UMI,” jelas Fadly.

Diapun menelusuri alasan Rektor yang menurutnya tidak masuk akal sebagai orang yang juga berkecimpung di dunia pendidikan, menurutnya alasan pembobotan nilai yang di lakukan oleh panitia tidak proporsional dan tidak adil, di mana mana setiap kampus di Indonesia sangat menghargai suara dosen sedangkan di UMI hanya di nilai dengan 10%, baginya sangat tidak demokratis dan tidak adil.

“Lucunya pembobotan nilai yang jadi alasan Rektor menurut saya sangat tidak proporsional dan tidak adil, kita bisa debat ilmiah tentang itu. Kasian bobot penjaringan ternyata hanya 10% itukan suara-suara dosen kok tidak di prioritaskan, kemudian psikotes 55%, selebihnya kesehatan dan wawancara, aturan apa itu, sejak kapan di buat oleh Rektor UMI, sejak kapan itu Psikotes lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan suara dosen di penjaringan, kasian kalau Rektor UMI anggap rendah itu aspirasi dosen, ini tidak adil,” tegasnya.

Fadly menambahkan sejatinya Rektor UMI dalam membuat aturan baru mesti dilakukan secara bersama oleh semua pihak di UMI, termasuk membahas aturan di rapat Senat Universitas, bukan membuat aturan atau kebijakan sesuai keinginan sendiri, sebab menurutnya itu akan membawa kejatuhan institusi.

“Dari informasi aturan pemilihan dekan itu aturan baru, belum ada di era bunda Prof. Masrurah Mokhtar saat Rektor, Anehnya aturan itupun ternyata tidak pernah dibahas oleh senat universitas, itukan otoriter namanya kalau membuat kebijakan sesuai keingingan saja. Kampus UMI ini milik ummat bukan milik pribadi, sejatinya semua kebijakan itu harus diputuskan secara bersama-sama,” lanjut Fadly.

Diapun meminta Rektor UMI dan pihak-pihak terkait di UMI agar kembali menganulir keputusan Rektor yang kontroversi tentang proses pergantian Dekan di FKM UMI yang dinilainya tidak demokratis dan tidak adil.

“Semoga Rektor UMI mau menganulir kembali semua keputusannya tentang Proses Pergantian Dekan FKM UMI dan menjadi pelajaran bagi kita semua, saya teringat lagi penggalan lagu mars UMI “Rektor Kami Yang Cukup Bijaksana”, Momentum inilah bisa kita lihat apa betul Rektor UMI sekarang masih tetap bijaksana,” tutupnya.

Tinggalkan Komentar