Nadiem Tegaskan SPP Lewat GoPay Bukan Program Kemendikbud

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim menegaskan, pembayaran SPP yang bisa dilakukan dengan GoPay bukan termasuk kebijakan yang dibuat Kemendikbud.

Meski, kata Nadiem, memang rencana pembayaran SPP sekolah melalui dompet digital sudah ada sejak beberapa tahun lalu.

“(Pembayaran SPP lewat dompet digital) itu memang suatu rencana yang sudah direncanakan bertahun-tahun dan memang kompetisi bebas antara semua dompet digital di Indonesia. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan kebijakan Kemendikbud,” kata Nadiem dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (20/2).

Ia pun menegaskan tak terdapat conflict of interest yang dilakukannya selama menjadi Mendikbud. Apalagi, kata dia, sejak dipilih Presiden Jokowi menjadi menteri, ia telah memutuskan mundur sebagai CEO Gojek.

“Tidak akan pernah Kemendikbud, saya ulang lagi, tidak akan pernah Kemendikbud, terutama menterinya sendiri, melakukan apa pun yang melanggar, conflict of interest yang menciptakan perbenturan kepentingan,” tuturnya.

“Ini harus saya tekankan, ini semua hanya yang berhubungan dengan perusahaan. Di mana saya sudah melepaskan semua kewenangan, semua posisi, dan itu mohon ditanya langsung kepada perusahaannya, karena saya berdedikasi diri kepada mencoba menyempurnakan sistem pendidikan,” sambung dia lagi.

Nadiem menuturkan, pembayaran melalui dompet digital menjadi persaingan antara perusahaan-perusahaan yang ada. Ia menyebut, perusahaan dompet digital akan mengincar seluruh aspek kebutuhan masyarakat.

“Itu hal yang terjadi di pasar kompetisi sengit di antara dompet digital di mana semua bisa menerima apa pun, mau itu Gopay, mau itu OVO, mau itu LinkAja, mau itu Dana. Semua dompet digital akan bermain di semua jenis merchant, mau itu restoran, sekolah swasta, warung pinggir jalan,” pungkasnya.

Tinggalkan Komentar