KNPI: Desakan Menkumham Mundur Terlalu Berlebihan

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly

Desakan mundur yang dilontarkan oleh berbagai elemen terhadap Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly dinilai mengada-ada. Apalagi sampai meminta Presiden Jokowi memecatnya, semua itu adalah seruan konyol dan terlihat hanya ingin mencari panggung.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin (27/1/2020).

“Saya rasa apa yang dilakukan oleh ICW dkk meminta Presiden Jokowi memecat Menkumham terlalu lebay,” Kata Haris seperti dikutip Beritasatu.

Menurut dia, terpilihnya kembali Yasonna sebagai MenkumHam diperiode kedua Presiden Jokowi menunjukan apa yang sudah dikerjakannya membawa kebaikan bagi bangsa dan negara.

“Jangan karena sosok Harun (Harun Masiku, Red) yang korupsi, terus mereka minta Menkumham mundur,” tegasnya.

Terkait pernyataan Yasonna yang berbeda dengan Ditjen Imigrasi terkait keberadaan Harun,, tersangka kasus dugaan suap komisioner KPU, Haris menilai bisa jadi Menkumham mendapat laporan yang berbeda di awal.

“Sebagai menteri tentu mendapat laporan dari anak buah. Mungkin ini Pak Menteri dapat laporan yang berbeda dari anak buah. Jadi bukan salah beliau,” tegasnya.

Haris mengatakan, KNPI siap mendukung Menkumham meneruskan kerja-kerjanya di Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

“KNPI mendukung penuh Menkumham. Kami akan lawan orang-orang yang mencoba mengganggunya,” tandas Haris.

Tinggalkan Komentar