Simposium Lapenmi PB HMI: Perlu Regulasi Turunan dan Sosialisasi UU Pesantren

Simposium UU Pesantren oleh Bakornas Lapenmi PB HMI.

Simposium UU Pesantren oleh Bakornas Lapenmi PB HMI.

Jakarta, PANRITA.News – Badan Koordinasi Nasional (Bakornas) Lembaga Pendidikan Mahasiswa Islam (Lapenmi) Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menggelar Simposium UU Pesantren 2019 yang bertajuk “Babak Baru Dunia Santri. Sebuah Implementasi UU Pesantren 2019”.

Kegiatan yang berlangsung di Sekretariat PB HMI, Jl. Sultan Agung, Jakarta Selatan, Jumat (25/10/2019) ini membahas mengenai UU Pesantren No.18 tahun 2019.

Direktur Bakornas Lapenmi PB HMI, Muhammad Ikhsan mengatakan dalam sambutannya, Simposium ini sebagai wadah diskusi terkait bagaimana implementasi UU Pesantren.

“Diadakannya kegiatan Simposium UU Pesantren ini agar kita bisa tahu bagaimana regulasi baru terkait pesantren agar dapat berjalan maksimal kedepannya,” ujar Ikhsan.

Dalam kegiatan tersebut hadir antara lain sebagai narasumber, Rudi Sahabuddin (Presidium MPP ICMI Muda/MN. KAHMI), Prof. Dr. Muhbib Abdul Wahab (Sekretaris Lembaga Pengembangan Pesantren PP Muhammadiyah), dan KH. Abdul Waidl (Pimpinan Pusat RMI NU).

Prof. Muhbib Abdul Wahab menjelaskan, UU No.18 tahun 2019 tentang pendidikan pesantren, merupakan upaya baik dari pemerintah agar kedepannya lulusan pesantren bisa mendapat kedudukan yang sama, dan tidak seperti yang selama ini terjadi.

“Pesantren hadir sebagai manifestasi dari perjumpaan sinergis antara ajaran Islam universal dan kearifan lokal. Pesantren merupakan lembaga keagamaan sekaligus lembaga pendidikan yang sangat khas ke-Indonesiaannya dan kaya akan budaya,” jelasnya.

Menurut Muhbib Abdul Wahab, bahwa PP Muhammadiyah sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada DPR RI atas penetapan RUU Pesantren ini.

Dengan adanya UU Pesantren, pesantren di Indonesia hari ini telah memiliki payung hukum, dasar konstitusi, legalitas, rekognisi dan kesetaraan di depan hukum positif sehingga ini akan menjadi nilai tawar yang cukup strategis dalam pengelolaan pendidikan.

“Namun, Undang-undang pesantren tetap memerlukan strategi dalam mengimplementasikan apa yang tertera di dalamnya. Perlunya regulasi turunan dari UU tersebut dalam bentuk PP dan PMA terkait dengan pembinaan, pengembangan pendidikan pesantren, monev dan akreditasi pesantren, perlunya sosialisasi UU No.18 tahun 2019 tentang pendidikan pesantren ke pesantren yang ada di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke,” ungkap Muhbib Abdul Wahab yang juga Dosen PBA UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

Sementara itu, KH. Abdul Waidl mengatakan bahwa titik tekan pendidikan pesantren adalah pembetukan spiritualitas, moralitas, akhlak mulia dan adab pada diri seseorang. Karena itulah pesantren mampu bertahan melintasi zaman dan generasi.

“Di Pesantren para santri belajar tentang makna hidup, belajar hidup bersama, belajar disiplin, belajar hidup sederhana, belajar bersosialisasi diri dan bersaudara, mandiri, menghormati kyai, sabra dalam mencarai dan menguasai ilmu, interaksi sosial dengan masyarakat,” terangnya.

“Di samping itu juga pesantren tidak perlu diragukan lagi persoalan nasionalismenya karena semua itu telah selesai.” tambah Abdul Waild.

Tinggalkan Komentar