Pemkot Makassar Raih Penghargaan Tertinggi Parasamya Purnakarya Nugraha

Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla memberikan langsung penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha kepada Pj Wali Kota Makassar, M Iqbal S Suhaeb.

Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla memberikan langsung penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha kepada Pj Wali Kota Makassar, M Iqbal S Suhaeb.

Jakarta, PANRITA.News – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menerima penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha, di Balai Sidang Senayan, Jakarta, Rabu (17/7/2019).

Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla memberikan langsung penghargaan ini diterima Pj Wali Kota Makassar, M Iqbal S Suhaeb.

Parasamya Purnakarya Nugraha yang berarti anugerah atas pekerjaan yang baik atau sempurna untuk (kepentingan) semua orang, adalah sebuah tanda penghargaan yang diberikan kepada pemerintah daerah yang menunjukkan hasil karya tertinggi pelaksanaan pembangunan 5 tahun dalam rangka meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat.

“Hari ini Pemerintah Kota Makassar mendapatkan penghargaan artinya semua komponen yang membantu Kota Makassar bisa maju saat ini wajib berbahagia dan bangga,” ujarnya.

Kata Iqbal, penghargaan ini hasil dari evaluasi tiga tahun berturut-turut untuk 881 indikator yang dinilai langsung  oleh Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Kemendagri.

“Jadi selama tiga tahun sebelum penghargaan ini diterima, Kota Makassar masuk nominasi 10 besar terbaik LPPD atau Laporan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah selama satu setiap tahunnya. Semoga tiga tahun kedepan hasil evaluasi Makassar bisa mendapatkan penghargaan seperti ini lagi,” ungkapnya.

Menurut Iqbal, penghargaan ini merupakan sejarah yang harus tetap dipertahankan seterusnya.

Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 26/Tk/2019, Selain Kota Makassar, Penghargaan Samkaryanugraha Parasamya diberikan juga kepada empat kepala daerah lainnya yakni  pemerintah Kabupaten Karanganyar (Jawa Tengah), Kabupaten Banyuwangi (Jawa Timur), Kabupaten Kuningan (Jawa Barat), dan Kota Gorontalo.

Hadir pula dalam penyerahan penghargaan tersebut Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara dan Plt Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik.

Tinggalkan Komentar