MK Bacakan Putusan Sidang Sengketa Pilpres pada 28 Juni 2019

Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (kanan) memimpin sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi. Foto: Antara/ Hafidz Mubarak A

Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (kanan) memimpin sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi. Foto: Antara/ Hafidz Mubarak A

Jakarta, PANRITA.News – Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyelesaikan serangkaian sidang pemeriksaan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019.

Sidang pemeriksaan gugatan sengketa hasil pilpres yang diajukan pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, digelar sebanyak 5 kali sejak 14 Juni 2019 hingga Jumat (21/6/2019) kemarin.

Selanjutnya sidang digelar tertutup dengan agenda Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) mempelajari, melihat, meneliti alat-alat bukti serta dalil dan argumen yang telah disampaikan selama persidangan.

Sesuai jadwal, MK akan memutuskan sengketa perkara pada Jumat (28/6/2019) pekan depan.

“Pemeriksaan perkara ini telah selesai, yaitu perkara nomer 1/PHPU/17/2019 telah selesai. Dan kepada para pihak pemohon, termohon dan pihak terkait, Bawaslu, untuk agenda selanjutnya nanti akan diberitahu oleh kepaniteraan melalui surat, untuk pengucapan putusan,” kata Ketua Majelis Hakim MK Anwar Usman saat menutup persidangan, Jumat malam.

Anwar mengatakan, pihaknya bakal berdiskusi atau bahkan berdebat untuk mengambil keputusan.

Memang berat, tetapi, Anwar berjanji, Mahkamah akan memberikan kebenaran dan keadilan.

“Insya Allah apa yang Bapak-bapak pemohon termohon terkait termasuk Bawaslu akan menjadi dasar bagi kami mencari kebenaran, berijtihad, untuk mencari kebenaran dan keadilan,” kata Anwar.

Mahkamah Konstitusi mulai menggelar sidang sengketa hasil pilpres pada Jumat (14/6/2019).

Proses persidangan digelar sebanyak lima kali, dengan agenda pembacaan dalil pemohon, pembacaan dalil termohon dan pihak terkait, pemeriksaan saksi pemohon, termohon, serta pihak terkait.

Tinggalkan Komentar