5 Poin Hasil Ijtima Ulama III: Dari Kecurangan hingga Diskualifikasi Jokowi-Ma’ruf

Sejumlah tokoh agama dan nasional membacakan hasil sidang Ijtima Ulama III di Hotel Lor In, Sentul, Rabu (1/5/2019). (Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan)

Bogor, PANRITA.News – Hasil ijtima Ulama yang ke III menyimpulkan bahwa telah terjadi kecurangan Pilpres 2019 yang terstruktur, sistematis, dan masif.

Ijtima Ulama ke III ini dilaksanakan di Hotel Lor In, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/5/2019),

“Bismillah, keputusan Ijtima Ulama dan tokoh nasional III tentang sikap dan rekomendasi terhadap kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam proses Pemilu 2019,” kata pimpinan sidang ijtima ulama, Ustaz Yusuf Martak, di lokasi, Rabu (1/5/2019), seperti dilansir Kumparan.

Selain itu, hasil Ijtima Ulama III ini juga meminta Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melaporkan kecurangan pemilu melalui mekanisme hukum yang sesuai konstitusi.

Tak hanya itu, peserta ijtima juga mendesak Bawaslu untuk mendiskualifikasi paslon 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin atas kecurangan yang mereka yakini.

Berikut lima poin lengkap hasil Ijtima Ulama III.

1. Menyimpulkan bahwa telah terjadi berbagai kecurangan dan kejahatan bersifat terstruktur sistematis dan masif dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2019.

2. Mendorong dan meminta kepada Badan pemenangan Nasional Prabowo Sandi untuk mengajukan keberatan melalui mekanisme legal prosedural tentang terjadinya kecurangan dan kejahatan yang terstruktur, sistematis danmasif dalam proses Pemilihan Presiden 2019.

3. Mendesak Bawaslu dan KPU untuk memutuskan membatalkan atau mendiskualifikasi paslon capres-cawapres 01.

4. Mengajak umat dan seluruh anak bangsa untuk mengawal dan mendampingi perjuangan penegakan hukum dengan cara syari dan legal konstitusional dalam melawan kecurangan dan kejahatan serta ketidakadilan termasuk perjuanganpembatalan/diskualifikasi paslon capres cawapres 01 yang ikut melakukan kecurangan dan kejagatan dalam Pilpres 2019.

5. Memutuskan bahwa perjuangan melawan kecurangan dan kejahatan serta ketidakadilan adalah bentuk amar maruf dan nahi munkar konstitusional dan sah secara hukum dengan menjaga keutuhan negara Republik Indonesia dan kedaulatan rakyat.

Ditetapkan di Bogor 1 Mei 2019, 25 Sya’ban 1940 Hijriah, pimpinan sidang pleno Ijtimak Ulama III dan tokoh nasional Indonesia III tahun 2019,

KH Abdul Rasyid Abdullah Syafie
Ustaz Yusuf Muhammad Martak
Ustaz Zaitul Rasmin
Ustaz Slamet Maarif
KH Sobri Lubis
Ustaz Bachtiar Nhasir

Tinggalkan Komentar