Gubernur Riau: Saya Minta Kalau Ingat Tanah, Ingat Pak Jokowi

Pekanbaru, PANRITA.News – Presiden Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan kegiatan dalam kunjungannya di Riau. Didamping Gubernur Riau, Wan Thamrin Hasyim, Jokowi menghadiri acara penyerahan sertifikat Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan tanah rakyat di Kota Pekanbaru, Sabtu (15/12).

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengakui sengaja memerintahkan agar Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) untuk mempercepat penerbitan sertifikat tanah untuk rakyat. Sebab, lahan yang tidak terdaftar atau tanpa sertifikat sangat rentan terjadi konflik lahan.

“Saya tidak peduli mau menteri agrarianya sampai tidak tidur, mau pegawai kantor agrarianya tidak tidur. Pokoknya sejak tahun lalu saya perintahkan untuk terbitkan lima juta sertifikat,” kata Jokowi.

Ia mengatakan, di Riau pada tahun ini akan ada sekitar 155.000 sertifikat tanah baru yang diterbitkan, termasuk 6.000 di antaranya adalah tanah redistribusi dalam program TORA.

Sementara itu, Gubernur Wan Thamrin Hasyim meminta masyarakat yang sudah mendapat manfaat program percepatan sertifikat tanah rakyat, untuk terus mendukung pemerintahan Presiden Jokowi. Menurutnya, pemerintah Jokowi telah memberikan bukti nyata dalam reformasi agraria.

“Saya minta kalau ingat tanah, ingat Pak Jokowi. Kalau ingat sertifikat, ingat Pak Jokowi. Ingat ya,” kata Wan Thamrin Hasyim.

Gubenur Riau juga mengatakan banyak program pemerintahan Presiden Jokowi selama empat tahun terakhir menunjukan pencapaian yang bermanfaat bagi Riau. Selain percepatan sertifikat tanah rakyat, ada juga proyek pembangunan infastruktur seperti jalan tol dan kereta api.

Seorang penerima sertifikat tanah dari Pekanbaru, Uluan Manurung, mengakui bahwa pengurusan sertifikat tanah kini lumayan cepat dan tanpa dipungut biaya dari pihak pertanahan dan agraria. “Tidak ada pungutan biaya sama sekali di kantor agraria,” ujarnya.

Uluan mengatakan, proses pembuatan sertifikat tanah dari awal memakan waktu empat bulan. Durasi bisa selama itu karena proses mencari “sepadan” tanah sebagai saksi.

“Kalau dokumen semua sudah lengkap, di kantor agraria itu cuma satu setengah bulan dan tidak dipungut biaya. Saya habis empat bulan karena mencari ‘sepadan’ untuk tanda tangan mereka,” imbuhnya.

Tinggalkan Komentar