Jakarta, PANRITA.News – Reuni Akbar 212 bakal digelar di Monas, Jakarta Pusat pada Minggu (2/12/2018). Menurut pemberitaan sebelumnya, panitia dari Persaudaraan Alumni 212 memperkirakan jutaan peserta yang datang dari berbagai daerah di Indonesia.

Menanggapi rencana reuni yang dianggap beraroma politik itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengimbau Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kemendagri untuk tidak ikut aksi reuni 212 tersebut. Hal ini menurutnya, bertujuan untuk menjaga netralitas PNS.

Hal itu disampaikan Tjahjo usai menghadiri acara penutupan rakornas ormas Rajatikam di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri (PPSDM) Kemendagri di Baciro, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, DIY, Sabtu (1/12/2018).

“Untuk nggak disalahgunakan ya sebaiknya PNS di lingkup Kemendagri nggak usah ikut (reuni 212). Kalau mau doa doa di masjid sama-sama atau doa di rumah, itu aja saya kira,” jelasnya.

Tjahjo menuturkan meski reuni 212 disebut bukan kegiatan politik, namun kegiatan tersebut dilakukan pada masa kampanye Pilpres 2019. Untuk itu, Tjahjo menganggap aksi reuni dapat disalahgunakan untuk berkampanye politik.

“Kalau saya pribadi lebih baik nggak usah hadir, melarang saya untuk di lingkungan Kemendagri lhonya. Karena apapun hari kampanye, kegiatan apapun bisa berubah mendadak jadi suasana kampanye,” ujarnya.

Namun, Tjahjo tak melarang PNS yang hendak mengunjungi kawasan Monas. Dalam kunjungan itu, PNS diharapkan hanya mengikuti kegiatan salat berjemaah, bukan untuk terlibat dalam acara reuni tersebut.

“Saya kira kalau diinternal Kemendagri, dia mau hadir dalam konteks salat subuh berjemaah misalnya enggak ada masalah. Tapi dalam konteks ikut terlibat dalam sebuah kegiatan walau kegiatan diumumkan bukan kegiatan kampanye kan ini di bulan-bulan kampanye,” kata Tjahjo.

Tidak Ada Sanksi

Apabila terdapat PNS yang terlibat dalam reuni, Tjahjo menuturkan tidak akan memberikan sanksi. Namun, ia menyarankan lebih baik tidak terlibat daripada netralitas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dipertanyakan.

“Nggak ada sanksi, nggak ada, tapi setidaknya mau salat subuh Silakan. (Tapi) jangan sampai netralitas ASN dipertanyakan dan digugat. Saya pribadi lebih baik (menyarankan) nggak usah hadir,” pungkasnya.