Lagi! Tunggakan Menumpuk di Rumah Sakit, Pemerintah ‘Suntik’ BPJS Kesehatan Rp5,6 Triliun

Jakarta, PANRITA.News – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kembali mendapatkan suntikan dana sebesar Rp5,6 triliun dari Kementerian Keuangan. Suntikan dana tersebut digelontorkan untuk melunasi tunggakan yang belum dibayarkan ke rumah sakit mitra kerja sama BPJS.

Hal itu diungkapkan oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris. Ia menyebutkan bahwa suntikan dana itu merupakan review kedua yang dihasilkan dari rapat dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

“Jadi hasil review kedua yang baru bersifat sementara itu adalah sudah diputuskan pemerintah akan menyuntik lagi dana subsidi Rp5,6 triliun. Jadi ini akan segera berproses,” kata Fachmi, dalam laman Antara, Senin (26/11/2018).

Ia mengatakan, BPJS sebelumnya telah mendapat suntikan dana pertama sebesar Rp4,9 triliun pada akhir September lalu. Seluruh dana tersebut, menurut dia, sudah digunakan untuk melunasi tunggakan kepada rumah sakit.

Lebih lanjut, menurutnya, suntikan tahap kedua kali ini akan digunakan untuk melunasi sisa tunggakan yang belum dibayarkan kepada rumah sakit. Adapun pihaknya sudah mengirimkan surat ke Kemenkeu terkait proses administratif pencairan dana.

“Kami mohon kepada rumah sakit untuk tetap melayani dengan baik. Komitmen ini komitmen kami bersama untuk tetap menjaga program ini tetap berkelanjutan,” jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menunjukkan potensi defisit neraca keuangan BPJS Kesehatan tahun ini mencapai Rp10,98 triliun.

Selain mengucurkan suntikan dana, untuk mengatasi defisit keuangan BPJS Kesehatan, Presiden Jokowi telah merumuskan peraturan presiden soal pemanfaatan pajak rokok untuk menutup defisit BPJS Kesehatan.

Mardiasmo mengatakan ada potensi dana Rp1,1 triliun dari sumber tersebut yang bisa dimanfaatkan untuk menolong keuangan BPJS Kesehatan.

Selain langkah-langkah tersebut, pemerintah juga akan melanjutkan langkah yang telah mereka lakukan sebelumnya. Langkah tersebut antara lain; meningkatkan peran pemerintah daerah dalam melaksanakan Program JKN, dan memanfaatkan dana cukai hasil tembakau.

Leave a Reply