Mantan Dirut Pertamina Sebut BUMN Migas Banyak Pencitraan

Jakarta, PANRITA.News – Mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Elia Massa Manik menyoroti kinerja BUMN, utamanya BUMN migas yang dinilai banyak pencitraan.

Seperti yang dikutip dalam laman CNBCIndonesia, Elia menceritakan pengalamannya menjabat sebagai Pertamina 1 walaupun hanya berlangsung selama 13 bulan saja. Hal itu disampaikan Elia di hadapan alumni ITB, di Jakarta, Kamis (22/11/2018).

“Banyak pencitraan nih. Dikatakan aset nomor satu Bank Mandiri, tapi value paling tinggi BCA. Sudahlah tidak perlu banyak pencitraan tapi jujur saja biar cepat kerjanya,” kata Elia dalam pemaparannya.

Menurutnya, Pertamina juga terlalu banyak mendapat intervensi dari Menteri BUMN Rini Soemarno, seperti penempatan direksi. Dia bercerita, saat masuk di Pertamina, ada delapan direksi di bawahnya, dan ia ingin itu dipangkas menjadi lima orang saja, tapi Menteri Rini malah mau menambahnya jadi 11 direksi.

“Saya kira ada tiga hal (untuk bangun BUMN) yaitu knowledge, speed, dan nyali. Nyali itu perlu, supaya jangan sama menteri ‘iya’ terus. Waktu saya di PTPN, direksinya ada 5 (saya pangkas) jadi 3 direksi. Kenapa ini Pertamina direksi 8, (mau saya pangkas) jadi 5, sekarang jadi 11? Tidak setuju saya dengan menteri. Fundamental harus diperjuangkan,” tambahnya.

Ia juga menyebutkan, ketika menjadi Dirut Pertamina, dirinya mengalami beberapa hal yang menurutnya tidak perlu dilakukan dan buang-buang waktu. Misalnya saja menurut Elia, selama 13 bulan menjadi Dirut Pertamina, dirinya harus melakukan Rapat Dengar Pendapat  (RDP) dengan DPR sebanyak 37 kali, sangat berbeda ketika di sektor swasta, dirinya hanya tiga kali RDP dalam setahun.

Dengan rapat berpuluh-puluh kali itu, ia menilai hal itu menyita waktu kerjanya sebagai Dirut Pertamina. Padahal menurutnya, jika mau rapat, cukup diwakili dengan kementerian terkait seperti Kementerian BUMN atau Kementerian ESDM.

Namun bagi Elia, perbaikan di tubuh Pertamina bukan hal yang tidak bisa dilakukan. Hanya saja, untuk memperbaikinya, hal utama yang mesti dibenahi adalah memperbaiki kualitas orang-orang di dalamnya.

“Bisa diperbaiki. Baru ketiga itu aturan. Banyak yang bisa dilakukan terobosan asal banyak (orang) warasnya. Perlu bantuan politik,” imbuhnya.

Tinggalkan Komentar